Makassar – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri Rapat Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (17/3/2025).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan acara Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Sulsel, Mochammad Muchlasin, memaparkan perkembangan sektor keuangan di Sulawesi Selatan serta program TPAKD 2025 yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Menurut Muchlasin, sektor perbankan di Sulsel masih didominasi oleh usaha konvensional dengan total aset mencapai Rp183,57 triliun atau 91,62 persen dari keseluruhan perbankan di Sulsel. Selain itu, sektor fintech, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, meskipun terjadi kontraksi pada modal ventura.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam sistem e-katalog terbaru serta peran OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. “TPAKD harus lebih optimal dalam menjalankan program-program OJK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyambut baik langkah-langkah yang dibahas dalam rapat tersebut. Menurutnya, strategi yang diusung TPAKD sejalan dengan upaya Pemda Bone dalam mengoptimalkan anggaran daerah.
“Tentunya kita akan menindaklanjuti rekomendasi ini, meski ruang fiskal kita terbatas. Pemerintah harus menetapkan prioritas yang jelas agar setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam program percepatan akses keuangan daerah,” ungkap Andi Akmal.
Ia juga menekankan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat Bone. “Peran TPAKD sangat strategis dalam memajukan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dengan akses keuangan yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih mudah mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Akmal menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilakukan secara terpisah. “Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bone bergantung pada kerja sama erat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Sulsel, Bupati/Wali Kota se-Sulsel, serta pejabat terkait lainnya. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan OJK, diharapkan percepatan akses keuangan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. (*)
Tinggalkan Balasan