WATAMPONE – Satu per satu kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bone hadir dengan membawa catatan capaian, tantangan, hingga target yang harus dituntaskan di Aula Lateya Riduni, Watampone, Kamis (25/6/2026). Di ruangan itu, bukan sekadar angka dan laporan yang dibahas, melainkan arah pembangunan Kabupaten Bone untuk enam bulan ke depan.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memimpin langsung Evaluasi Kinerja Semester I Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para Asisten Sekretariat Daerah dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Bagi Bupati Bone, evaluasi bukanlah sekadar rutinitas administratif. Momentum ini menjadi ruang refleksi sekaligus kesempatan untuk mengukur sejauh mana program-program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati H. Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa terdapat dua indikator utama yang menjadi pijakan dalam menilai kinerja perangkat daerah. Pertama, keselarasan program kerja daerah dengan Program Strategis Nasional.
Menurutnya, Kabupaten Bone merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, setiap kebijakan dan program daerah harus mampu mendukung berbagai target pemerintah pusat, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, hingga percepatan penanganan stunting.
“Kita adalah bagian dari kesatuan NKRI. Program yang kita jalankan harus berkontribusi terhadap pencapaian target nasional,” tegasnya.
Indikator kedua yang menjadi perhatian adalah konsistensi perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati menilai, berbagai program yang telah dirancang tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan. Masyarakat harus merasakan manfaatnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Janji-janji politik dan rencana strategis yang telah kita tuangkan dalam RPJMD harus dirasakan manfaatnya secara konkret oleh masyarakat Bone di akar rumput,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi Asman Sulaiman mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran ataupun kelengkapan laporan administrasi. Yang lebih penting adalah kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil pembangunan yang terlihat di lapangan.
Ia menginginkan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat berbanding lurus dengan capaian fisik dan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Saya ingin melihat potret riil di lapangan. Saya ingin melihat serapan anggaran yang proporsional dengan capaian fisik. Yang paling esensial adalah outcome atau dampak nyata dari program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat, angka kemiskinan yang menurun, hingga peluang ekonomi yang semakin terbuka menjadi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Di tengah dinamika pembangunan, Bupati Bone juga mengakui bahwa setiap perangkat daerah menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Mulai dari keterbatasan anggaran, hambatan regulasi, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab dengan kolaborasi dan kepemimpinan yang adaptif.
“Seorang Kepala Perangkat Daerah harus mampu berinovasi dan membangun kolaborasi lintas sektor. Kita tidak boleh lagi bekerja dalam sekat-sekat ego sektoral,” katanya.
Menjelang berakhirnya kegiatan, Bupati Bone meminta seluruh pimpinan perangkat daerah melakukan bedah kinerja secara jujur dan terbuka. Setiap kendala harus dipetakan secara detail agar langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan pada Semester II Tahun 2026.
“Jika ada target yang belum tercapai, uraikan masalahnya secara detail, cari akar penyebabnya, dan rumuskan langkah korektif yang taktis untuk semester kedua nanti. Kita tidak punya banyak waktu,” pungkasnya.
Evaluasi Semester I ini menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas program pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Di balik angka-angka capaian yang dipaparkan, terdapat harapan besar agar pembangunan tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi hadir nyata dalam kehidupan warga Bone. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar seberapa banyak program terlaksana, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan