BONE–Pemerintah Kabupaten Bone terus memperkuat kualitas layanan administrasi kependudukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang digelar di Hotel Helios, Jl. Langsat, Kota Watampone, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini menyasar aparatur kecamatan, kelurahan, dan desa se-Kabupaten Bone sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan layanan masyarakat.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hadir pula Pj Sekda Bone yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, mempertegas bahwa penguatan administrasi kependudukan menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa administrasi kependudukan adalah layanan dasar pemerintahan yang harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas data maupun kemudahan akses layanan.
“Kegiatan ini wajib kita laksanakan sebagai penguatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini,” tegasnya.
Bupati mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah menggunakan anggaran dari pajak masyarakat. Karena itu, setiap output kegiatan harus memberikan dampak nyata dan terukur terhadap pelayanan publik.
Pemkab Bone saat ini telah mendelegasikan sebagian layanan administrasi kependudukan ke wilayah kecamatan, sehingga masyarakat tidak lagi harus jauh-jauh ke kantor Disdukcapil di kota. Bupati mengungkapkan bahwa model pelayanan terdekat ini akan diperluas. “Ke depan akan ada 12 kecamatan dengan pelayanan lebih dekat,” ungkapnya. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses perekaman data, perubahan elemen kependudukan, dan peningkatan kualitas data secara keseluruhan.
Bupati Andi Asman menyoroti masih banyaknya ketidaksesuaian data kependudukan. Salah satu contoh yang kerap ditemukan adalah tidak diperbaruinya status pendidikan di KTP, padahal pemiliknya sudah menempuh jenjang sarjana, magister, hingga doktor. Menurutnya, ketidaktepatan data seperti ini dapat berdampak luas, termasuk penyusunan perencanaan pembangunan dan penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, ia juga menyinggung ketidaksesuaian data BPJS Kesehatan yang berpengaruh terhadap pencapaian status Universal Health Coverage (UHC). Ia memberi contoh warga yang telah meninggal namun masih tercatat sebagai peserta aktif sehingga iurannya tetap dibayarkan. “Kami minta Disdukcapil duduk bersama semua pihak untuk pendataan ulang secara menyeluruh,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Bupati turut menyoroti data stunting yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi lapangan. “Masih banyak data stunting tercatat tinggi padahal di lapangan hanya satu dua. Maka perlu penguatan data secara berjenjang,” katanya.
Ia meminta proses verifikasi dan validasi data dilakukan lebih berlapis serta melibatkan pemerintah desa dan tenaga kesehatan secara aktif.
Menutup sambutannya, Bupati Asman Sulaiman meminta seluruh aparatur kecamatan, kelurahan, dan desa untuk bekerja lebih serius dalam memperbaiki administrasi kependudukan. Baginya, data yang valid dan layanan yang tertata adalah fondasi utama pembangunan daerah.
Bimtek ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran tekhnis, tetapi juga momentum evaluasi sekaligus penegasan komitmen untuk menghadirkan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan Bone yang lebih maju dalam tata kelola pemerintahan. (*)
Tinggalkan Balasan