WATAMPONE — Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Selatan XVIII Tahun 2026 tidak hanya berbicara tentang mengejar prestasi di arena pertandingan. Di balik persiapan para atlet, ada pekerjaan penting yang tak kalah menentukan: memastikan setiap rupiah dana pembinaan cabang olahraga (cabor) dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu menjadi perhatian utama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bone dalam rapat koordinasi yang digelar Senin, 10 Agustus 2026, di Aula Ruang Rapat KONI Lantai 1 Gedung Stadion Lapatau Watampone.
Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pendistribusian dana pembinaan cabor untuk menghadapi PORPROV Sulsel XVIII. Agenda utama yang dibahas adalah pembekalan tata kelola penggunaan dan pelaporan dana hibah cabor-KONI Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026 serta teknis pendistribusian dana cabor.
Rapat dipimpin Ketua KONI Kabupaten Bone, Drs. Asiswa Karim, bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bone, H. A. Akbar, S.Pd., M.Pd. Hadir pula Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Essau, serta para pengurus dan bendahara cabang olahraga.
Bagi KONI Bone, menghadirkan Inspektorat bukan sekadar formalitas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengurus cabor memahami sejak awal bagaimana dana hibah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, H. A. Akbar, mengatakan keterbukaan dan transparansi menjadi alasan penting pihaknya menghadirkan Inspektorat dalam rapat tersebut.
“Alhamdulillah kita menghadirkan Inspektur dalam rangka keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan anggaran,” kata Akbar.
Menurutnya, para pengurus cabor, terutama bendahara, perlu memperoleh pemahaman yang sama mengenai mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah. Dengan begitu, persoalan administrasi dan keuangan tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Ia berharap penyelenggaraan PORPROV nantinya dapat mencapai tiga keberhasilan sekaligus, yakni sukses prestasi, sukses sebagai tuan rumah, dan sukses dalam pertanggungjawaban.
“Harapan kita ke depan semuanya berjalan. Kita sukses prestasi, sukses sebagai tuan rumah, dan sukses sebagai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Tidak berhenti pada Inspektorat, Dispora Bone juga berencana menghadirkan pihak lain untuk memberikan pemahaman kepada pengurus cabor. Dalam satu hingga dua hari ke depan, pihaknya akan mengundang jajaran perpajakan serta aparat penegak hukum dari Polres dan Kejaksaan.
Langkah tersebut diambil agar para pengurus memahami batasan serta kewajiban mereka dalam mengelola dana hibah.
“Sehingga pada akhir kegiatan Pekan Olahraga Provinsi ini tidak ada masalah terkait dengan pertanggungjawaban keuangan,” tegas Akbar.
Dana Hibah Tidak Otomatis Dibagikan
Di tengah persiapan distribusi dana hibah, KONI Bone juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Dana tidak serta-merta diberikan kepada seluruh cabor. Kelengkapan administrasi menjadi salah satu syarat utama sebelum dana dapat dicairkan.
Akbar menyebut pendistribusian dana hibah ditargetkan mulai dilakukan dalam satu hingga dua hari kepada cabor yang telah memenuhi persyaratan.
Persyaratan tersebut antara lain pertanggungjawaban tahun 2025, proposal kegiatan, serta Surat Keputusan (SK) kepengurusan.
“Untuk pendistribusian dana hibah mungkin dalam satu-dua hari ini sudah didistribusikan ke semua cabor yang sudah lengkap,” katanya.
Prinsip yang sama ditegaskan Ketua KONI Kabupaten Bone, Drs. Asiswa Karim. Menurutnya, KONI tidak ingin mengambil risiko dengan memberikan dana kepada cabor yang belum memenuhi ketentuan administrasi.
Ia menjelaskan, pembekalan dari Inspektorat diperlukan karena KONI tidak dapat menjamin bahwa seluruh bentuk pertanggungjawaban cabor telah sesuai dengan regulasi apabila tidak dilakukan pendampingan dan pemahaman sejak awal.
“Ke depan ending-nya adalah menghindari adanya kerugian negara. Begitu juga pertanggungjawaban teman-teman memang memenuhi asas kepatutan dan sesuai dengan regulasi,” ujar Asiswa.
Terlebih, tidak semua bendahara cabor memiliki pengalaman sebagai pengelola keuangan. Sebagian di antaranya baru menjalankan tugas tersebut sehingga membutuhkan pemahaman mengenai tata kelola anggaran.
Karena itu, Asiswa menilai penting adanya keterhubungan antara tiga unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana, yakni Dispora, KONI, dan masing-masing cabor.
“Teman-teman bendahara mungkin tidak pernah menjadi praktisi bendahara, baru masuk di sini dan baru menghadapi pekerjaan itu. Makanya dituntun supaya ke depan bisa terkoneksi dengan baik,” jelasnya.
Tegas Soal LPJ dan SK Kepengurusan
Dalam persoalan pencairan dana, Asiswa menegaskan tidak ada toleransi bagi cabor yang belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Baginya, kelengkapan LPJ bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang belum masuk LPJ-nya tidak dikasih. Saya bertanggung jawab itu,” tegasnya.
Menurut Asiswa, keputusan tersebut diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan keuangan. Cabor yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban tidak akan menerima dana sebelum kewajibannya dipenuhi.
Sebaliknya, cabor yang telah melengkapi LPJ dan proposal menjadi prioritas dalam pendistribusian dana.
“Yang lengkap kita kasih, kemudian yang ada proposalnya. Tapi yang belum lengkap LPJ-nya ini, jangan dikasih,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku bagi cabor yang belum memiliki SK kepengurusan. KONI Bone memastikan dana hibah tidak akan didistribusikan kepada organisasi olahraga yang secara administratif belum memiliki dasar kepengurusan yang sah.
“Ketika kita distribusikan anggaran belum ada SK, itu menyalahi aturan. Nggak bisa diberikan anggaran hibah itu,” tegas Asiswa.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa persiapan PORPROV Sulsel XVIII di Bone bukan hanya tentang bagaimana atlet bertanding dan meraih medali. Di belakang panggung olahraga, ada tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses pembinaan berjalan dengan tata kelola yang baik.
Bagi KONI dan Dispora Bone, prestasi di lapangan harus berjalan beriringan dengan tertib administrasi di atas meja. Sebab, keberhasilan PORPROV bukan hanya ketika atlet berdiri di podium, tetapi juga ketika seluruh anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan. (*)
Tinggalkan Balasan