BONE– Di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga pangan yang kian dinamis, Kabupaten Bone kembali menegaskan perannya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Kamis (2/7/2026), Gedung PKK Kabupaten Bone di Jalan H.A. Mappanyukki, Watampone, menjadi ruang pertemuan para pengambil kebijakan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona II Sulawesi Selatan yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, dan Sinjai.
Forum ini bukan sekadar agenda koordinasi rutin. Di balik pertemuan tersebut tersimpan satu tujuan besar, yakni memastikan masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sementara para petani dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kabupaten Bone menyambut seluruh peserta dengan semangat kolaborasi. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bone sebagai penyelenggara pertemuan strategis tersebut.
“Selamat datang di Kabupaten Bone. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dipercaya menjadi tuan rumah High Level Meeting TPID Zona II Sulawesi Selatan. Semoga forum ini semakin memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menurut Andi Akmal, tantangan yang dihadapi daerah saat ini semakin kompleks. Gangguan rantai pasok, perubahan cuaca, hingga naik turunnya harga komoditas pangan menuntut pemerintah daerah memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Sulawesi Selatan masih berada pada level yang relatif terkendali. Namun demikian, sejumlah komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, telur ayam ras, dan berbagai komoditas hortikultura tetap memiliki potensi memicu gejolak harga akibat faktor cuaca maupun distribusi.
Dalam konteks itu, Bone memegang peranan penting. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, daerah ini mencatat produksi sekitar 315 ribu ton gabah kering giling sepanjang Januari hingga April 2026 yang menghasilkan sekitar 183 ribu ton beras. Angka tersebut menjadi penopang penting bagi ketahanan pangan Sulawesi Selatan.
“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Kabupaten Bone memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan Sulawesi Selatan. Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar produksi, distribusi, dan stabilitas harga tetap terjaga secara berkelanjutan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bone juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang secara konsisten menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building TPID sebagai wadah memperkuat kapasitas daerah dalam mengendalikan inflasi berbasis data.
Hal senada disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Firman Hidayat. Ia mengungkapkan bahwa inflasi Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 masih dalam kondisi terkendali, meski memasuki semester kedua seluruh daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga komoditas pangan.
Inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,36 persen, meningkat dibandingkan Mei yang berada pada angka 0,09 persen. Meski masih dalam batas aman, Bank Indonesia akan terus melakukan asesmen perkembangan inflasi sekaligus mengevaluasi kinerja TPID kabupaten dan kota agar berbagai potensi gejolak dapat diantisipasi sejak dini.
Firman berharap koordinasi antardaerah semakin solid sehingga Sulawesi Selatan kembali mampu meraih prestasi nasional dalam pengendalian inflasi. Namun yang terpenting, menurutnya, seluruh upaya tersebut harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., melalui sambungan virtual.
Dalam arahannya, Jufri menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini tidak lagi hanya membaca angka inflasi, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar berjalan di lapangan. Pemantauan harga pasar, pelaksanaan gerakan pangan murah, pemberian subsidi harga, hingga evaluasi berkala harus menjadi bagian dari langkah konkret yang dilakukan seluruh pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antardaerah dalam menjaga keseimbangan pasokan pangan. Daerah yang mengalami surplus komoditas diharapkan dapat menopang wilayah yang mengalami kekurangan sehingga distribusi tetap lancar dan harga tetap stabil.
Sebagai bentuk implementasi nyata penguatan sektor pangan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyaluran Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA). Bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian bawang merah disalurkan kepada Kelompok Tani Maccolli Loloe di Kabupaten Bone, sementara bantuan sarana dan prasarana pertanian padi diberikan kepada Kelompok Tani Aggattungeng Loloe di Kabupaten Soppeng.
Langkah tersebut menjadi simbol bahwa pengendalian inflasi tidak berhenti pada ruang rapat dan penyusunan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui dukungan nyata kepada para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan.
Dengan semangat kolaborasi yang terbangun dalam High Level Meeting TPID Zona II Sulawesi Selatan, Bone kembali menunjukkan bahwa menjaga stabilitas harga bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Sinergi antardaerah, dukungan lembaga, dan kerja keras para petani menjadi fondasi penting agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang. (*)
Tinggalkan Balasan