BONE–Ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone pada Minggu malam, 30 November 2025, tampak lebih padat dari biasanya. Lampu-lampu ruang sidang utama menyala terang, menerangi deretan kursi anggota dewan yang hampir seluruhnya terisi. Suasana serius dan penuh konsentrasi menyelimuti ruangan. Ketukan palu dari Irwandi Burhan, SE, selaku pimpinan sidang, menandai dimulainya agenda penting: penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Di barisan depan, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM, terlihat menyimak dengan saksama. Didampingi para pimpinan organisasi perangkat daerah, kehadirannya menegaskan betapa strategisnya pembahasan APBD yang akan menjadi arah pembangunan daerah setahun ke depan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi yang pertama menyampaikan pandangan akhir. Juru bicaranya, Andi Adhar, berdiri dengan mantap, menyampaikan pandangan fraksi dengan suara tegas namun tetap mengedepankan ajakan kolaboratif.
Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi harus berakar kuat pada kebutuhan masyarakat.
“Orientasi penyusunan dan pembahasan APBD bukan hanya bertumpu pada ketentuan perundang-undangan, tetapi dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bone secara umum,” ujarnya.
PKB menyoroti berbagai hal penting: peningkatan daya saing SDM, pembangunan ekonomi berkeadilan, modernisasi infrastruktur, penguatan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Dalam bagian akhir, Andi Adhar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD 2026. Menurutnya, kerja sama yang dibangun selama proses pembahasan menjadi modal untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui juru bicaranya Andi Maulana, menyampaikan pandangan akhir dengan menekankan pentingnya kualitas belanja publik.
Menurut PKS, APBD 2026 harus diarahkan pada:
Penguatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar
Pengurangan belanja tidak produktif
Optimalisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
PKS juga menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi. Pengelolaan PAD menjadi perhatian tersendiri, dengan penekanan agar pemerintah daerah meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, PKS meminta pemerintah memperkuat program perlindungan sosial, akses layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Andi Maulana menegaskan bahwa tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel adalah kunci keberhasilan pembangunan.
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicara Andi Muh. Ridwan, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan anggaran. Mereka mengingatkan pengalaman buruk APBD 2024–2025 yang mengalami turbulensi akibat perhitungan yang tidak cermat.
“Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat mencegah timbulnya hutang pada tahun 2027. Perencanaan yang cermat menjadi kunci agar tidak terjadi lagi masalah fiskal seperti sebelumnya,” tegasnya.
Golkar juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan—terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar—agar manfaat APBD dapat segera dirasakan masyarakat.
Pandangan akhir Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Bustanil Arifin Amri. Dalam paparannya, ia menekankan urgensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan akuntabilitas.
Gerindra menilai bahwa belanja publik—terutama sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, serta infrastruktur strategis—harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi ini juga memberi perhatian besar pada:
Program penanggulangan kemiskinan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Peningkatan kualitas SDM
Gerindra mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan setiap kegiatan anggaran memiliki dampak langsung. Program yang tidak produktif harus diminimalisir.
Seiring bergantinya fraksi-fraksi menyampaikan pandangan akhir, suasana ruang paripurna kian menunjukkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi komitmen kolektif untuk masa depan Bone.
Catatan, kritik, apresiasi, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan implementasi APBD Tahun 2026.
Setelah mendengar pandangan akhir Fraksi, Irwandi Burhan memberikan kesimpulan bahwa pada dasarkan seluruh Fraksi setuju untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. (*)
Tinggalkan Balasan