BONE– Setelah bertahun-tahun menjadi harapan yang terus diperbincangkan masyarakat, layanan keimigrasian akhirnya resmi hadir di Kabupaten Bone. Sebuah kebutuhan yang selama ini mengharuskan warga menempuh perjalanan jauh kini dapat diakses lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat.
Hadirnya layanan tersebut menjadi salah satu bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. dan Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., yang dikenal dengan tagline BerAmal. Bagi masyarakat, kehadiran mereka bukan sekadar memimpin daerah, tetapi juga menghadirkan solusi atas kebutuhan yang telah lama dinantikan.
Satu per satu visi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mulai diwujudkan. Setelah berbagai layanan administrasi kependudukan diperluas hingga ke wilayah kecamatan, kini masyarakat Bone kembali merasakan kemudahan melalui hadirnya layanan keimigrasian di daerahnya sendiri.
Momentum bersejarah itu ditandai dengan peresmian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone oleh Bupati Bone, Selasa (9/6/2026), di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Penguatan Nilai Spiritual dan Karakter Pegawai yang menghadirkan Ustadz Ahmad Jafar.
Kehadiran layanan keimigrasian ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Bone, tetapi juga menjadi pusat pelayanan bagi warga Kabupaten Sinjai dan Soppeng. Selama ini, masyarakat dari ketiga daerah tersebut harus mengurus paspor dan dokumen keimigrasian lainnya ke Makassar dan Parepare yang jaraknya cukup jauh.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penempatan layanan di Bone merupakan langkah yang tepat. Berdasarkan data yang dimiliki, masyarakat Bone menjadi salah satu yang paling banyak mengurus paspor di Sulawesi Selatan.
“Layanan ini meliputi Bone, Sinjai, dan Soppeng. Sudah sangat tepat dibuka di Bone karena berdasarkan data di Sulawesi Selatan, masyarakat Bone merupakan yang paling banyak mengurus paspor,” ujarnya.
Bagi Bupati Bone, kehadiran layanan ini bukan sekadar penambahan unit pelayanan pemerintah. Di baliknya terdapat harapan besar agar masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi keimigrasian secara lebih efektif dan efisien.
“Selaku Pemerintah Kabupaten Bone, kami sangat berterima kasih atas penempatan layanan ini. Masyarakat kini bisa mendapatkan akses yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk pengurusan paspor, perpanjangan paspor, hingga layanan izin tinggal,” ungkap Andi Asman Sulaiman.
Menurutnya, manfaat layanan ini akan dirasakan oleh berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, memperoleh layanan kesehatan, melakukan perjalanan wisata, hingga yang paling dominan adalah kebutuhan ibadah umrah dan haji.
Tingginya animo masyarakat Bone terhadap ibadah ke Tanah Suci menjadi salah satu alasan penting hadirnya layanan tersebut. Tahun ini saja, jumlah jemaah haji asal Bone mencapai sekitar 2.300 orang, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan internasional.
Lebih jauh, Bupati Bone menilai bahwa kemudahan layanan administrasi merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga pun ikut meningkat.
“Ini adalah jawaban atas harapan masyarakat yang sudah menunggu sangat lama. Alhamdulillah, hari ini bisa terwujud. Tugas kita berikutnya adalah melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahwa layanan keimigrasian sudah hadir di Bone,” katanya.
Keseriusan pemerintah daerah juga ditunjukkan dengan dukungan terhadap pembangunan kantor permanen Imigrasi di Kabupaten Bone. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan lahan perkantoran di kawasan Kompleks Stadion Lapatau Bone.
“Pada saat saya dilantik dan melihat peluang ini, saya langsung memberikan rekomendasi. Kami juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor permanen. Insyaallah tahun ini masuk tahap penentuan lokasi dan perencanaan,” jelasnya.
Tidak berhenti sampai di situ, Bupati Bone juga mendorong agar layanan keimigrasian tidak hanya terpusat di Kota Watampone. Ia mengusulkan adanya layanan keliling atau mobile service yang secara berkala menjangkau wilayah-wilayah kecamatan, khususnya daerah yang jauh dari pusat kota seperti Bone Selatan dan Bone Utara.
Usulan tersebut lahir dari pemahaman terhadap kondisi masyarakat Bone yang mayoritas berprofesi sebagai petani jagung, petani padi, dan peternak. Kesibukan mereka di sektor pertanian sering kali menjadi kendala untuk mengurus administrasi di ibu kota kabupaten.
“Perlu diprogramkan layanan periodik di kecamatan-kecamatan. Bisa melalui layanan mobile atau melalui DPMPTSP agar masyarakat semakin mudah terlayani,” harapnya.
Hadirnya layanan keimigrasian di Bone bukan hanya tentang gedung dan administrasi. Lebih dari itu, ia menjadi simbol hadirnya negara yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebuah jawaban atas penantian panjang yang akhirnya terwujud, sekaligus langkah baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone dan wilayah sekitarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone Andi Rezka Putra Arupalakka, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Hj. Andi Irmayani, SSTP., M.Si., serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. (*)
Tinggalkan Balasan