BONE — Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone tampak dipenuhi berbagai unsur pemangku kepentingan pada Rabu (15/7). Perwakilan pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, pengelola program gizi, hingga pengurus koperasi desa berkumpul dalam satu forum dengan tujuan yang sama: memperkuat sinergi demi keberhasilan dua program strategis nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang mengusung tema “Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang Akuntabel dan Berkelanjutan”, KPP Pratama Watampone menghadirkan ruang dialog yang tidak hanya membahas peran masing-masing institusi, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah secara transparan dan berkelanjutan.
Berbeda dengan forum perpajakan pada umumnya, kegiatan ini dikemas dalam format talkshow interaktif. Empat narasumber dari latar belakang yang berbeda hadir memberikan perspektif mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor. Mereka adalah Kepala KPP Pratama Watampone, Dr. Amran, SE., Ak., MPA, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bone Muh. Zuhri, STP., MM, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Bone Prof. Dr. Ridhwan, S.Ag., M.Ag, serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bone Fri Harmoko, SH., MH.
Forum ini juga dihadiri peserta dari tiga kabupaten wilayah kerja KPP Pratama Watampone, yakni Bone, Soppeng, dan Wajo. Hadir perwakilan Dinas Koperasi, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional, yayasan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Keberagaman peserta mencerminkan bahwa keberhasilan program strategis nasional tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Watampone, Dr. Amran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Watampone 2026 ini. Acara FKP ini merupakan agenda rutin tahunan, dan untuk tahun ini dirangkai dalam momentum Hari Pajak 2026,” ujarnya.
Amran menegaskan bahwa forum tersebut sengaja dirancang untuk menghadirkan perspektif yang lebih luas daripada sekadar isu perpajakan. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPP Pratama Watampone ingin mengambil peran dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Pada forum ini kami tidak akan membahas teknis perpajakan. Fokus kami adalah bagaimana membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Kami juga berharap masukan dari akademisi dan unsur penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas program strategis ini,” jelasnya.
Diskusi yang berlangsung hangat memperlihatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh koordinasi yang efektif, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Forum Konsultasi Publik 2026 menjadi bukti bahwa komunikasi yang terbuka antar pemangku kepentingan mampu membangun kesamaan visi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan secara akuntabel, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo. (*)
Tinggalkan Balasan