BONE — Bagi sebagian orang, data mungkin hanya deretan angka dalam layar komputer. Namun bagi Pemerintah Kabupaten Bone, data adalah wajah-wajah masyarakat yang menunggu kepastian layanan, bantuan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Dari keyakinan itulah lahir Aplikasi Sipakatau, sebuah sistem yang diharapkan menjadi fondasi baru dalam membangun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Semangat itu mengemuka saat Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., secara resmi membuka sosialisasi sekaligus melaunching Aplikasi Sipakatau di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (29/6/2026).
Peluncuran aplikasi tersebut bukan sekadar memperkenalkan sebuah inovasi digital. Di baliknya, tersimpan tekad Pemerintah Kabupaten Bone untuk memperkuat tata kelola kesejahteraan sosial melalui penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Suasana peluncuran memperlihatkan kolaborasi lintas sektor. Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, hingga 372 enumerator desa dan kelurahan hadir dalam satu ruang dengan tujuan yang sama: memastikan tidak ada lagi masyarakat yang luput dari perhatian negara karena persoalan data.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Sipakatau dirancang untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat sekaligus mengintegrasikan data kependudukan, bantuan sosial, dan berbagai informasi kesejahteraan sosial lainnya.
Menurutnya, kehadiran aplikasi tersebut merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik yang menempatkan data sebagai fondasi utama.
“Aplikasi Sipakatau hadir sebagai bentuk modernisasi pelayanan kesejahteraan sosial. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran program sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Pengembangan aplikasi itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sekaligus mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Maberre’ (Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan).
Di balik sistem digital tersebut, terdapat kerja lapangan yang tidak ringan. Sebanyak 372 enumerator diterjunkan ke seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data masyarakat.
Hingga tahap awal, sekitar 7.000 data telah diverifikasi dan diperbarui. Proses tersebut diharapkan menghasilkan basis data kesejahteraan sosial yang semakin valid sehingga mampu menjadi rujukan berbagai program pemerintah.
“Kami berterima kasih kepada seluruh enumerator yang bekerja secara profesional. Data yang valid menjadi modal penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” kata Jemmy.
Bagi Wakil Bupati Bone, keberadaan Sipakatau memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar transformasi digital. Ia menilai, data kemiskinan yang akurat harus menjadi pijakan seluruh OPD dalam merancang setiap program pembangunan.
“Zalim rasanya jika masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara pemerintah tidak memiliki data yang akurat. Karena itu, seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Andi Akmal Pasluddin.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang jauh lebih penting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Selama ini anggaran yang turun sangat besar, tetapi hasilnya harus bisa diukur secara kuantitatif. Kalau angka kemiskinan bisa turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, itulah bukti bahwa program pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.
Data yang dihimpun melalui Sipakatau nantinya juga akan menjadi dasar kerja sama lintas sektor, termasuk bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan sektor informal.
Komitmen tersebut berjalan seiring dengan upaya pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.
“Tidak boleh ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah hadir melalui berbagai program pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Begitu pula layanan kesehatan, semuanya harus berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Di penghujung sambutannya, Wakil Bupati mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak melupakan hakikat pengabdian sebagai pelayan masyarakat.
“Jangan pernah merasa sombong karena jabatan. Kita ini adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Jabatan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pesannya.
Melalui Sipakatau, Pemerintah Kabupaten Bone tidak hanya membangun sebuah aplikasi, tetapi juga membangun kepercayaan bahwa setiap data yang dihimpun adalah jalan menuju kebijakan yang lebih adil. Sebab, ketika data menjadi semakin akurat, harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang tepat sasaran pun semakin besar. (*)
Tinggalkan Balasan