BONE — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Rismono Sarlim, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih kreatif dan inovatif dalam perencanaan fiskal tahun mendatang. Hal ini menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke Kabupaten Bone sebesar Rp300 miliar.
Menurut Rismono, kondisi tersebut akan berdampak signifikan terhadap postur APBD dan ruang fiskal daerah. Salah satu beban terbesar yang harus ditanggung adalah pembiayaan gaji pegawai.
Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan tersebut juga belum termasuk pembayaran utang dan komponen prioritas lain yang dinilai mendesak, termasuk jaminan layanan publik seperti BPJS Kesehatan.
Lebih jauh, Rismono mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini mendorong daerah agar semakin mandiri secara fiskal. Target nasional pada tahun 2027, kata dia, adalah prosentase anggaran gaji pegawai di daerah harus berada pada angka 30 persen melalui APBD kabupaten.
“APBD kita kemarin 2,8 triliun, sekarang 2,5 triliun. Dari angka itu, belanja pegawai sekitar 1,5 triliun. Ini membutuhkan percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Di tengah tekanan tersebut, Rismono tetap menyampaikan optimisme. Ia menilai bahwa pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk mendatangkan dukungan anggaran pusat, terlebih dalam hal pembangunan infrastruktur.
Ia memberi contoh capaian Bupati dan Wakil Bupati yang berhasil melobi sejumlah program strategis nasional, termasuk pembangunan jalan yang saat ini mulai terlihat hasilnya.
“Kita harapkan pemerintah daerah terus melobi pusat. Contoh pembangunan jalan yang baru kita lihat, itu hasil komunikasi yang baik,” ujarnya.
Rismono menegaskan bahwa upaya kolaboratif dan diplomasi anggaran harus menjadi kunci, sembari mendorong efisiensi, inovasi pendapatan daerah, dan keberanian merumuskan kebijakan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan