BONE– Komitmen Pemerintah BerAmal dalam memastikan setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang layak kembali ditegaskan. Bukan sekadar wacana, tetapi sebuah kerja nyata yang terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan strategi terukur.
Di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Bone, Senin (13/4/2026), Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, memimpin langsung Forum Komunikasi yang membahas implementasi strategi penguatan rekrutmen, cakupan, serta keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Forum ini menjadi titik temu penting antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan dalam mengawal target Universal Health Coverage (UHC).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bone, Indira Azis Rumalutur, bersama jajaran pejabat daerah dan kepala OPD. Data yang dipaparkan menunjukkan capaian yang patut diapresiasi: sebanyak 822.829 jiwa atau 98,72 persen masyarakat Bone telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Namun, di balik angka yang nyaris sempurna itu, tersimpan pekerjaan rumah yang tak kalah penting. Tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 73,70 persen atau 614.244 jiwa. Artinya, masih ada sebagian masyarakat yang belum optimal memanfaatkan jaminan kesehatan tersebut.
“Untuk mempertahankan status UHC Prioritas, tingkat keaktifan minimal harus mencapai 80 persen,” ungkap Indira, merujuk pada data per 1 April 2026.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa akses saja tidak cukup keberlanjutan dan pemanfaatan layanan juga menjadi kunci utama. Di sinilah peran kolaborasi diuji.
Dengan nada tegas, Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa Universal Health Coverage bukan sekadar target administratif, melainkan bentuk nyata pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kami tidak ingin mendengar masyarakat kami ada yang tidak tertangani, terutama masyarakat miskin,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mendorong validasi ulang data kemiskinan ekstrem. Langkah ini penting agar bantuan iuran melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) benar-benar tepat sasaran menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Lebih jauh, forum ini merumuskan sejumlah strategi penting. Mulai dari perluasan cakupan kepesertaan dengan menyasar sektor informal dan pekerja mandiri, hingga peningkatan kepatuhan pembayaran iuran untuk menjaga status keaktifan peserta. Pembinaan terhadap badan usaha juga menjadi perhatian, guna memastikan pekerja tetap terlindungi dalam sistem JKN-KIS.
Tak kalah penting adalah penguatan integrasi data antarinstansi. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan didorong untuk membangun sistem data yang akurat dan terbarukan. Sebab, kebijakan yang tepat hanya lahir dari data yang valid.
Forum komunikasi ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ia menjadi ruang lahirnya gagasan, penyatuan langkah, dan penguatan komitmen bersama.
Di tengah tantangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan bahwa menghadirkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil. Dengan kerja sama dan kepedulian yang terus dijaga, harapan menuju UHC Prioritas bukan lagi sekadar target—melainkan kenyataan yang semakin dekat dirasakan seluruh masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan