Makassar – Suasana Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa (2/6/2026), dipenuhi semangat apresiasi dan refleksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Di tengah prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Bone kembali menorehkan catatan membanggakan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, dokumen LHP yang diterima bukan sekadar laporan administratif tahunan. Lebih dari itu, laporan tersebut menjadi cermin transparansi, akuntabilitas, sekaligus ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari rakyat.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman yang menjadi perwakilan kepala daerah se Sulsel dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas dedikasi dan profesionalisme selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik dari tahun ke tahun.
Prestasi yang paling membanggakan adalah keberhasilan Kabupaten Bone mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas tahun berturut-turut sejak 2015. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pengawasan dan evaluasi sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Opini WTP yang telah diraih selama sebelas kali berturut-turut merupakan bukti bahwa seluruh elemen pemerintah daerah telah bekerja pada koridor yang tepat,” ujar Bupati Bone.
Namun, keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Bupati menegaskan bahwa masih terdapat berbagai dinamika dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus terus dibenahi. Karena itu, seluruh rekomendasi dan temuan yang disampaikan BPK akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan tepat waktu.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi oleh seluruh perangkat daerah guna memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bone juga menyampaikan penghargaan kepada DPRD yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mengawal penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Kolaborasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi salah satu kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Tak hanya kepada DPRD, apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan yang telah berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan, baik yang menjadi prioritas daerah maupun program strategis pemerintah provinsi dan nasional.
Menjelang akhir sambutannya, suasana formal berubah menjadi lebih hangat ketika Bupati Bone menyampaikan pantun sebagai ungkapan terima kasih kepada tim BPK yang selama ini mendampingi dan memberikan arahan konstruktif kepada pemerintah daerah.
Momentum penyerahan LHP tahun ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dijaga. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan tekadnya untuk terus mempertahankan kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Dengan capaian sebelas kali WTP berturut-turut, Bone tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga memperkuat komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan