BONE — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kerap menjadi persoalan yang dirasakan langsung masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah dengan membentuk Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lebih tertib serta tepat sasaran.
Langkah Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone H. Andi Akmal Pasluddin itu mendapat apresiasi dari Ismail Bachtiar, anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.
Ismail Bachtiar yang merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bertugas di Komisi VI DPR RI menilai pembentukan Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Komisi VI DPR RI sendiri memiliki ruang lingkup tugas antara lain bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor yang berkaitan dengan distribusi dan pelayanan publik.
Apresiasi tersebut disampaikan Ismail Bachtiar secara langsung kepada Bupati Bone melalui pesan WhatsApp. Dalam pesannya, ia menyampaikan kekaguman atas langkah yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kereeen puang. Satgas Pertamina ta puang. Dibahas di Kantor Pusat puang, dan akan dijadikan percontohan di semua kabupaten secara nasional. Sangat efektif carata puang antisipasi kesusahan masyarakat.”
Pesan singkat tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus sinyal bahwa inovasi yang lahir dari daerah dapat memperoleh perhatian di tingkat nasional apabila dinilai efektif menjawab persoalan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, persoalan antrean BBM bukan sekadar masalah teknis di SPBU. Antrean yang panjang dapat menghabiskan waktu masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan sosial apabila tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, kehadiran Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih diarahkan sebagai langkah antisipatif. Pemerintah daerah berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan masyarakat tidak terus-menerus dihadapkan pada antrean berkepanjangan.
Menariknya, langkah yang dimulai dari Bone tersebut kini mendapat perhatian untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pusat. Bahkan, menurut komunikasi yang disampaikan Ismail Bachtiar kepada Bupati Bone, konsep tersebut berpeluang dijadikan model atau percontohan bagi kabupaten lain secara nasional.
Respons Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman pun sederhana, tetapi penuh rasa syukur.
“Masyaa Allah ndi. Semoga berkah ndi. Salamaki.”
Percakapan singkat antara wakil rakyat dan kepala daerah tersebut menggambarkan satu hal: sebuah inovasi pelayanan publik yang lahir dari kebutuhan masyarakat di daerah dapat menjadi inspirasi lebih luas ketika mampu menunjukkan hasil dan efektivitasnya.
Bagi Bone, apresiasi tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pelayanan publik. Sementara bagi daerah lain, Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih dapat menjadi contoh bahwa persoalan di lapangan tidak selalu harus menunggu solusi dari pusat.
Terkadang, solusi justru lahir dari keberanian pemerintah daerah membaca persoalan masyarakat, bergerak cepat, membangun koordinasi, dan menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Dari Bone untuk Indonesia, langkah kecil di daerah kini berpeluang menjadi model pelayanan publik berskala nasional. (*)
Tinggalkan Balasan