BONE — Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bone menegaskan pentingnya peran operator SIAK dalam memastikan pelayanan dan data administrasi kependudukan berjalan dengan baik hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Bupati menyampaikan bahwa operator kecamatan yang menangani SIAK akan mendapatkan insentif sebesar Rp220.000 per bulan.
“Operator kecamatan yang menangani SIAK Rp220.000 per bulan. Masih mau?” tanya Bupati kepada peserta.
“Mau,” jawab peserta.
Menurut Andi Asman, keberadaan operator SIAK sangat penting karena data kependudukan menjadi dasar dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta para operator bekerja dengan penuh tanggung jawab meskipun pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran.
“Saya minta teman-teman operator SIAK betul-betul bekerja dengan ikhlas. Karena kalau bicara masalah kependudukan, administrasi itu menyangkut hal yang sangat vital. Angka satu hilang saja, bahaya,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar operator SIAK selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan data kependudukan. Menurutnya, data tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan atau klaim dari pihak tertentu tanpa melakukan pengecekan kepada operator.
“Kalau berbicara masalah data, operator SIAK yang jadi pemeran utama. Kalau berbicara masalah kebijakan struktural, camat, sekcam, baru Kasi Pemerintahan. Tapi kalau data, tanya dulu operatornya,” jelasnya.
Dorong Layanan KTP Lebih Cepat
Selain peningkatan kapasitas SDM, Bupati Bone juga mendorong peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya layanan KTP.
Ia menyebutkan adanya rencana optimalisasi sarana pelayanan, termasuk bus layanan keliling, agar masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dapat memperoleh layanan KTP dengan lebih cepat.
Menurutnya, dokumen kependudukan seperti KTP merupakan kebutuhan mendasar masyarakat karena hampir seluruh urusan penting membutuhkan dokumen tersebut.
“Administrasi kependudukan sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa KTP kita tidak bisa memulai pekerjaan dan memulai apa saja. Mau memulai usaha, butuh KTP. Mau menikah di kota lain, butuh KTP,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh Kepala Seksi Pemerintahan di kecamatan aktif melakukan pendataan, penertiban administrasi, serta pemutakhiran data kependudukan.
Bupati juga meminta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan data kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk sesuai dengan kondisi riil di masing-masing wilayah.
“Setiap saat ada monev, apakah ini sudah menjadi angka kelahiran dan angka kematian, atau ada yang mutasi, sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di daerah kamu,” katanya.
Perluasan Jangkauan Pelayanan
Andi Asman juga menyoroti sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena letaknya jauh dari pusat pelayanan. Ia menyebut Watang Cani, Tellu Limpoe, Bontocani, dan Ponre sebagai wilayah yang perlu mendapat dukungan pelayanan administrasi kependudukan.
Khusus wilayah yang memiliki jarak cukup jauh, Bupati berharap pelayanan keliling dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Ponre, misalnya, jauh sekali. Mau ke sana sekitar 80 kilometer. Insya Allah kita lanjutkan dan kerjakan tahun ini,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan penambahan armada bus layanan kependudukan pada tahun mendatang. Nantinya, armada tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.
“Kalau bisa tahun depan tambahan untuk layanan bus. Pengadaan bus, satu di kota, satu bus ke desa. Keliling ke desa. Kalau ada pasar, ada lomba atau kegiatan masyarakat, mobil standby di sana,” kata Andi Asman.
Menurutnya, pengadaan sarana pelayanan tersebut merupakan bentuk pengembalian manfaat anggaran kepada masyarakat.
“Ini uang masyarakat, tidak apa-apa. Dari masyarakat, ke masyarakat kembali,” tegasnya.
Kasi Pemerintahan Didorong Pahami Administrasi Kependudukan
Dalam arahannya, Bupati Bone juga mengingatkan posisi strategis Kepala Seksi Pemerintahan dalam struktur pemerintahan kecamatan.
Ia menjelaskan bahwa ketika camat dan sekretaris kecamatan tidak berada di tempat, Kasi Pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk urusan administrasi kependudukan.
“Kalau camat tidak ada, sekcam. Kalau tidak ada sekcam, Kasi Pemerintahan. Bapak sebagai penanggung jawab administrasi kependudukan,” jelasnya.
Bupati berharap Bimtek tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar meningkatkan kemampuan aparatur dan operator SIAK dalam melaksanakan tugas.
Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM dan sistem digital harus berjalan beriringan untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan data kependudukan.
“Sekarang kita dibantu dengan penguatan berbasis digital, maka sulit untuk kita lakukan kesalahan-kesalahan administrasi seperti yang pernah terjadi,” katanya.
Bupati kemudian meminta para peserta mengikuti Bimtek dengan serius sehingga setelah kembali ke kecamatan masing-masing dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diperoleh.
“Kalau berbicara masalah data, jangan sampai operator SIAK tidak dilibatkan. Jangan sampai salah menempatkan karena datanya salah. Tolong, kalau berbicara masalah data, operator SIAK harus menjadi pemeran utama,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan