BONE — Pemerintahan BerAmal terus mendorong pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar semakin dekat dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone menyiapkan pelimpahan kewenangan pelayanan hingga tingkat kecamatan dan desa untuk memangkas rantai birokrasi serta memudahkan warga mengakses dokumen kependudukan.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan SDM Aparatur dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone.
Dalam arahannya, Andi Asman menekankan bahwa administrasi pemerintahan, termasuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, merupakan bagian penting dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia mengatakan, Kasi Pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi, yang diperkuat dengan operator SIAK.
“Visi-misi BERAMAL ini, salah satu penguatannya adalah pelayanan administrasi dan catatan sipil sampai ke tingkat desa,” tegasnya.
Menurut Andi Asman, pelayanan tersebut harus dibuat lebih dekat agar masyarakat tidak lagi menghadapi rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.
“Tidak terlalu panjang rantai administrasi atau birokrasi yang berbelit-belit, makanya kita pelimpahan kewenangan ke kecamatan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Bone juga menyiapkan dukungan anggaran untuk fasilitas pelayanan administrasi. Dalam perubahan anggaran, Andi Asman menyebut telah mengusulkan sekitar Rp1,21 miliar untuk mendukung kegiatan dan fasilitas pelayanan administrasi.
Selain pelimpahan kewenangan, pemerintah daerah juga merancang sejumlah titik pelayanan administrasi kependudukan di wilayah yang dinilai strategis.
Salah satunya di Desa Palime, Kecamatan Cenrana, yang diarahkan untuk melayani masyarakat dari sejumlah desa di sekitarnya. Bahkan, pelayanan pencetakan KTP diharapkan dapat dilakukan di titik tersebut sehingga masyarakat tidak perlu datang ke pusat pemerintahan di Bone.
“Supaya klaster lima desa itu, penempatan administrasinya di situ. Pokoknya di situ diprint KTP-nya, di Desa Palime, Kecamatan Cenrana,” kata Andi Asman.
Rencana serupa juga diarahkan di Desa Watangcani, sehingga masyarakat dari wilayah Ereng Cinnong, Polewali, Mattiro Walie dan Pattuku dapat memperoleh layanan administrasi lebih dekat.
Begitu pula dengan Kelurahan Tanabatu Libureng yang diproyeksikan menjadi salah satu titik pelayanan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya, termasuk dukungan di Kecamatan Tellu Limpoe Desa Sadar.
Bupati mengatakan, konsep tersebut diharapkan memberikan masyarakat lebih banyak pilihan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan.
“Supaya masyarakat ada pilihan. Makanya kita harus ada pelimpahan kewenangan sampai yang dianggap penting, urgen,” jelasnya.
Andi Asman juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data kependudukan secara berkala. Menurutnya, sistem administrasi berbasis digital harus dimaksimalkan untuk memastikan data masyarakat tetap akurat, termasuk data warga yang telah meninggal dunia.
Ia mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperkuat validasi dan integrasi data kependudukan.
“Sekarang ada berbasis digital. Digitalisasi sekarang sudah merata di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, penggunaan sistem digital juga dapat membantu pemerintah mendeteksi data ganda dan memastikan bantuan maupun berbagai program pemerintah tepat sasaran.
“Jangan sampai dikasih-kasih, ya dobel-dobel. Kita harus satu pintu data by Pemda Bone,” tegasnya.
Tak hanya soal digitalisasi, Andi Asman juga menginginkan adanya pendekatan pelayanan yang lebih humanis. Ia bahkan meminta setiap warga yang baru memperoleh KTP mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah dalam bentuk piagam penghargaan.
Ia menugaskan Kasi Pemerintahan untuk memberikan piagam tersebut kepada warga yang baru memiliki KTP sebagai bentuk apresiasi karena telah tercatat secara resmi sebagai penduduk Bone.
“Nanti warga masyarakat yang ber-KTP baru wajib mendapatkan apresiasi dari Bupati Bone, dalam bentuk piagam penghargaan dari saya,” ujarnya.
Menurut Andi Asman, pemberian apresiasi tersebut menjadi simbol bahwa pemerintah hadir menyambut warga yang telah resmi memiliki identitas kependudukan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone berharap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak hanya semakin cepat dan mudah, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. (*)
Tinggalkan Balasan