BONE– Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peresmian dan tasyakuran Klinik Pratama Marennu Deceng milik BNN Kabupaten Bone, yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat adalah aset yang tidak boleh dikorbankan oleh perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika.
“Bagaimana kita bekerja secara profesional dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat, itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Langkah konkret yang diambil Pemerintah Kabupaten Bone terbilang tegas. Bupati mengungkapkan bahwa ke depan, seluruh ASN yang akan menikah diwajibkan untuk menunjukkan bukti bebas narkoba. Kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membangun lingkungan birokrasi yang sehat sejak aspek personal.
Tak hanya itu, dalam proses mutasi dan promosi jabatan, aspek bebas narkoba juga akan menjadi syarat penting. ASN yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) sebagai bagian dari mekanisme reward dan peningkatan karier, harus dipastikan bersih dari penyalahgunaan narkotika.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal komitmen moral kita sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan rencana strategis untuk menghadirkan layanan pemeriksaan urin yang lebih akurat di Kabupaten Bone. Fasilitas ini nantinya tidak hanya melayani masyarakat Bone, tetapi juga dapat menjangkau wilayah sekitar seperti Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.
Di sisi lain, pendekatan rehabilitasi juga mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah bersama BNN akan mendorong program pemulihan berbasis produktivitas, seperti pelibatan para mantan pengguna narkoba dalam kegiatan pembibitan, pertanian, hingga peternakan.
Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan berkelanjutan, karena tidak hanya memulihkan secara fisik dan mental, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi mereka untuk kembali ke masyarakat.
Sebagai bentuk pengawasan, Pemkab Bone akan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai instansi. Sidak ini akan menyasar ASN hingga karyawan BUMN, dengan melibatkan lintas lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa perang terhadap narkoba tidak bisa dilakukan setengah hati. Dibutuhkan kolaborasi, konsistensi, dan ketegasan agar lingkungan kerja tetap bersih dan masyarakat terlindungi.
Peresmian Klinik Pratama Marennu Deceng menjadi momentum penting dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Bone. Klinik ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat layanan medis, tetapi juga pusat edukasi dan rehabilitasi berbasis komunitas.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, BNN, dan masyarakat, Kabupaten Bone menegaskan posisinya sebagai daerah yang serius dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba dimulai dari birokrasi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. (*)
Tinggalkan Balasan