Makassar — Di tengah meningkatnya tantangan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, langkah menuju konservasi tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah. Ia membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari masyarakat pesisir, akademisi, organisasi pendamping, hingga pemerintah daerah. Semangat itulah yang mengemuka dalam Workshop Konsultasi dan Penguatan Tata Kelola untuk Mendukung Efektivitas Pembangunan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Arthama Makassar, Kamis (18/6/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Yayasan Romang Celebes (YRC) Indonesia melalui dukungan Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) tersebut, perhatian tertuju pada upaya mempercepat penetapan calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Bone.
Hadir sebagai narasumber, Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memberikan pandangan mengenai arah pembangunan kawasan pesisir yang sejalan dengan agenda konservasi. Ia didampingi Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone, Andi Yulianto, S.E., M.Si.
Bagi Kabupaten Bone, Teluk Bone bukan sekadar hamparan perairan. Kawasan ini merupakan ruang hidup bagi ribuan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Direktur YRC Indonesia, Awaluddin, S.Pi., M.Si., menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung proses penetapan kawasan konservasi perairan di Teluk Bone. Menurutnya, Bone saat ini berada pada tahapan penting dalam proses pembentukan kawasan konservasi, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar proses tersebut dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Lebih jauh, YRC Indonesia memiliki harapan agar KKPD Teluk Bone ke depan dapat berkembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status tersebut, kawasan konservasi diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya perairan secara lebih mandiri, profesional, dan berkelanjutan.
Harapan itu sejalan dengan pandangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Dr. M. Ilyas, S.T., M.Sc. Ia menilai kehadiran Wakil Bupati Bone dalam workshop tersebut menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan konservasi di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, penetapan kawasan konservasi merupakan amanat Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 yang hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping memiliki peran yang sama penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Teluk Bone sendiri dinilai memiliki karakteristik yang unik. Sebagai kawasan perairan yang relatif tertutup, teluk ini menghadapi berbagai aktivitas pemanfaatan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem laut. Jika tidak dikelola secara bijak, ancaman kerusakan lingkungan dapat terjadi lebih cepat dan berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan.
Karena itu, konservasi dipandang bukan sebagai pembatas aktivitas masyarakat, melainkan instrumen untuk memastikan sumber daya laut tetap tersedia bagi generasi yang akan datang.
Dalam pemaparannya yang bertajuk “Prospek dan Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Pesisir dalam Mendukung Calon Kawasan Konservasi Perairan di Teluk Bone”, Andi Akmal Pasluddin menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Teluk Bone sebagai calon kawasan konservasi perairan daerah.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Kelestarian ekosistem pesisir dan laut tidak hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bone, kata dia, menyambut baik setiap upaya yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Sektor ini selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Bone.
Mantan Anggota Komisi IV DPR RI itu juga menekankan bahwa keberhasilan kawasan konservasi tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat. Nelayan, kelompok pesisir, dan komunitas lokal harus menjadi bagian utama dalam proses pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi.
“Konservasi bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat dari sumber daya laut secara berkelanjutan,” menjadi pesan yang mengemuka dalam forum tersebut.
Workshop ini pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah memperkuat komitmen bersama. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi pendamping, percepatan penetapan serta pengelolaan KKPD Teluk Bone diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Di tengah berbagai tantangan lingkungan yang terus berkembang, Teluk Bone kini tengah menapaki jalan baru: menjaga kekayaan lautnya hari ini demi kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan. (*)
Tinggalkan Balasan