Langkah Cepat Pemerintah Bone Hadapi Kelangkaan BBM: Tambah Pasokan, Atur Antrean, Turunkan Satgas

BONE — Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bone dalam beberapa pekan terakhir mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat. Pemerintah Kabupaten Bone bersama aparat penegak hukum dan Pertamina Patra Niaga menggelar rapat koordinasi di Aula Lateya Riduni, Senin (24/8/2026), untuk mencari solusi atas persoalan kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM).

Rapat tersebut tidak hanya membahas persoalan pasokan, tetapi juga menyoroti bagaimana distribusi BBM dapat kembali berjalan normal sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Salah satu langkah jangka pendek yang mengemuka adalah penambahan pasokan atau kuota BBM pada sejumlah SPBU, terutama yang berada di kawasan perkotaan. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, meminta Pertamina Patra Niaga segera mencari solusi untuk mengurai antrean panjang yang terjadi.

“Jangka pendek dari Pertamina, antrean yang panjang di Bone ini, di habis-habis SPBU, bisa enggak Pertamina mendatangkan dulu kuota, ada penambahan kuota?” ujar Andi Akmal dalam rapat tersebut.

Menurutnya, tambahan pasokan tersebut dapat menjadi solusi sementara sampai kondisi distribusi BBM kembali normal. Setelah situasi terkendali, pengaturan kuota tahunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Karena antreannya panjang, bisa enggak ada penambahan kuota ke SPBU supaya mengurangi antrean ini?” lanjutnya.

Permintaan itu mendapat respons positif dari Pertamina Patra Niaga. Perwakilan Pertamina menyatakan tambahan pasokan BBM memungkinkan untuk dilakukan. “Sebetulnya bisa, Pak,” jawab pihak Pertamina.

Meski demikian, Pertamina meminta agar distribusi tambahan tersebut mendapat pengawasan bersama. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM yang telah didatangkan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat dan tidak kembali menimbulkan persoalan di lapangan.

“Kita lihat bersama dan kita monitor bersama ketika nanti mobil tangkinya datang, berapa pun kapasitasnya, nanti minta tolong diawasi bersama. Khawatirnya ketika BBM-nya tiba, nanti BBM-nya hilang lagi,” jelasnya.

Andi Akmal kemudian meminta agar tambahan pasokan diprioritaskan untuk SPBU di kawasan perkotaan. Wilayah tersebut menjadi salah satu titik dengan antrean kendaraan yang paling panjang. “Terutama SPBU daerah kota, ya. SPBU di kota kan ada datanya berapa, ini mungkin kalau bisa ditambahkan dulu sehingga antrean ini tidak terlalu panjang,” katanya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, penambahan pasokan menjadi salah satu keputusan penting dalam langkah jangka pendek penanganan persoalan BBM. Pemerintah berharap tambahan tersebut dapat segera mengurangi panjang antrean sembari menyiapkan langkah penataan yang lebih menyeluruh.

“Insyaallah kita meminta, forum ini, rapat ini, salah satu jangka pendek adalah meminta Pertamina mendrop tambahan kuota untuk menyelesaikan antrean dulu ini,” tegas Andi Akmal.

Namun, persoalan antrean BBM di Bone tidak hanya akan diselesaikan dari sisi pasokan. Pemkab Bone juga menyiapkan penataan terhadap pengecer BBM, pengaturan jam antrean di SPBU, serta pengawasan langsung di lapangan.

Pemerintah daerah akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang ditempatkan di SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.

“Setelah itu nanti kita akan atur. Pengecer kita atur, jam antrean kita atur, dan nanti ada Satgas yang akan ada di SPBU nantinya,” ujar Andi Akmal.

Langkah tersebut kemudian diperkuat dengan pembentukan Tim Satgas Merah Putih BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM mengungkapkan, tim tersebut diterjunkan untuk melakukan pengawasan di setiap SPBU.

Tim Satgas melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Kehadiran mereka diharapkan tidak sekadar mengawasi distribusi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab keluhan masyarakat terkait antrean dan pemenuhan kebutuhan BBM.

“Kita berharap kehadiran Tim Satgas ini dapat mengatasi keluhan masyarakat kita, baik dari sisi antrean maupun memenuhi kebutuhannya,” ungkap Andi Asman.

Mulai Selasa (25/8/2026), aparat lintas sektor mulai terlihat di sejumlah SPBU di Bone. Personel kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga unsur pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan turut melakukan pemantauan.

Kehadiran personel gabungan tersebut menjadi wajah baru dalam pengelolaan antrean BBM di Bone. Mereka memantau kondisi SPBU sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib.

Pemerintah berharap pengawasan langsung tersebut mampu mencegah antrean kendaraan berkembang menjadi kemacetan panjang yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Bagi masyarakat Bone, persoalan BBM bukan sekadar perkara panjangnya antrean. Di balik barisan kendaraan yang mengular terdapat kebutuhan sehari-hari: kendaraan yang harus digunakan untuk bekerja, pedagang yang membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan usahanya, hingga masyarakat yang harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi mendapatkan BBM.

Karena itu, langkah penambahan pasokan oleh Pertamina dan pengawasan melalui Satgas Merah Putih diharapkan dapat menjadi titik awal untuk mengembalikan situasi distribusi BBM di Bone ke kondisi normal.

Pemerintah Kabupaten Bone kini menempatkan dua pekerjaan secara bersamaan: memastikan pasokan tersedia dan memastikan distribusinya tepat sasaran. Dengan keterlibatan Pertamina, aparat keamanan, pemerintah daerah hingga pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, penanganan antrean BBM diharapkan tidak berhenti pada solusi sesaat, tetapi berlanjut pada pembenahan tata kelola distribusi BBM di Kabupaten Bone. (*)