BONE–Di tengah dinamika penataan sistem jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Kabupaten Bone terus memperkuat langkah menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, drg. Yusuf, M.Si, menegaskan bahwa layanan kesehatan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini meski dihadapkan pada sejumlah kendala teknis maupun keuangan.
“UHC non cut off kini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena merupakan pelayanan dasar masyarakat yang harus kita utamakan,” ujarnya Selasa, 02 Desember 2025.
Namun, ia menjelaskan bahwa langkah menuju UHC tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, sebab masih terdapat kewajiban pembayaran tahun-tahun sebelumnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu, termasuk porsi sharing anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Meski demikian, Yusuf mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone sudah menyusun mekanisme awal menuju UHC 2026.
“Tandanya jelas, pemerintah daerah tetap menganggarkan iuran BPJS Kesehatan untuk tahun berjalan, sekaligus menyiapkan skenario pembayaran utang tahun sebelumnya,” tegasnya.
Namun skema tersebut hanya bisa berjalan optimal jika Provinsi Sulsel menyalurkan dana sharing sesuai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi.
“Kalau provinsi sudah selesai verifikasi dan menyalurkan sesuai DTKS Kabupaten Bone, ditambah dengan anggaran dari Pemkab Bone, insyaallah kita bisa bergerak bertahap menuju UHC,” tambahnya.
Salah satu tantangan krusial adalah pemenuhan syarat keaktifan peserta. Yusuf menyebut, setelah kebijakan cut off tahun lalu, jumlah peserta BPJS segmen PBI Daerah yang aktif menurun signifikan.
“Tantangan besar kita sekarang adalah mengembalikan tingkat keaktifan peserta yang turun setelah cut off. Sekarang keaktifan baru sekitar 70 persen lebih, sementara syarat UHC itu minimal 80 persen,” ungkapnya.
Sementara syarat lain sebenarnya sudah berada dalam jalur positif:
Cakupan kepesertaan Bone sudah di atas 98%, melampaui standar UHC nasional.
Anggaran bulanan BPJS tahun berjalan sudah disiapkan.
Kendala tunggakan masih menjadi salah satu syarat yang harus diselesaikan.
“Kalau tunggakannya selesai, anggaran sudah ada, dan kita berhasil mengejar kembali keaktifan peserta, maka jalan menuju UHC akan semakin jelas,” tambahnya dengan optimisme.
Apakah Januari 2026 Sudah Mulai UHC?
Ditanya tentang kemungkinan Bone memulai UHC pada Januari 2026, Yusuf belum dapat memastikan.
“Januari belum bisa kami pastikan. Tapi sepanjang tahun 2026, kita berusaha ke sana. Semuanya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan penyelesaian utang yang masih berjalan,” jelasnya.
Dirinya menekankan bahwa seluruh daerah, termasuk provinsi, saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal sehingga koordinasi dan realisasi dana sharing tidak bisa dilakukan secara instan.
Meski penuh tantangan, Yusuf menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone tetap berkomitmen penuh untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat.
“Kita berdoa dan berusaha bersama agar 2026 menjadi tahun yang baik. Kita ingin masyarakat Bone benar-benar terlindungi sejak awal tahun itu, tapi kita bekerja sesuai kemampuan keuangan yang ada,” tutupnya.
Dengan langkah terukur, penyusunan anggaran yang realistis, serta koordinasi intens dengan pihak provinsi dan BPJS Kesehatan, Kabupaten Bone kini menapaki jalur strategis menuju terwujudnya Universal Health Coverage 2026. (*)
Tinggalkan Balasan