KKG PAUD Bone Perluas Kolaborasi Sekolah dan Keluarga Lewat Beragam Kegiatan Kreatif, Hj. Andi Rasna Ingatkan PAUD Tertib Administrasi, Legalitas, dan Penggunaan BOP

BONE — Pendidikan anak usia dini tidak hanya berbicara tentang ruang kelas dan proses belajar. Di balik tumbuhnya anak-anak yang aktif, kreatif, dan percaya diri, terdapat kerja bersama para guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, serta berbagai pihak yang terus berupaya memastikan layanan pendidikan berjalan dengan baik. Semangat itulah yang mewarnai Pertemuan Komunitas Belajar (Kombel) Tahap 3 K3TK/K3TP dan KKG Kecamatan Bone yang digelar di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Sabtu-Minggu, 19-20 September 2026.

Kegiatan yang digelar dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan program kerja serta peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini tersebut diikuti K3TK/K3TP dari Kecamatan Cina, Mare, Tonra, Patimpeng, dan Ponre. Pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus menyatukan langkah. Bukan hanya membicarakan program, tetapi juga berbagai persoalan nyata yang dihadapi lembaga PAUD, mulai dari sarana bermain, pengelolaan dana operasional, administrasi, legalitas lembaga, hingga penguatan kompetensi pendidik.

Salah satu perhatian penting dalam pertemuan tersebut datang dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Kasi Sarpras) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Andi Mappabasing.

Di hadapan para pengawas dan pendidik PAUD, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), termasuk pemanfaatannya untuk merawat dan memperbaiki Alat Permainan Edukatif (APE).

Bagi anak usia dini, bermain bukan sekadar aktivitas pengisi waktu. Bermain merupakan bagian penting dari proses belajar. Karena itu, fasilitas bermain yang aman menjadi kebutuhan mendasar.

Andi Mappabasing mengungkapkan masih terdapat sejumlah lembaga PAUD yang memiliki APE luar dalam kondisi rusak. Permainan yang patah, misalnya, dapat berpotensi membahayakan keselamatan anak. Karena itu, ia mendorong lembaga untuk memanfaatkan anggaran perawatan yang tersedia melalui dana BOP dan tidak selalu menunggu bantuan dari pemerintah pusat maupun Dinas Pendidikan. “Kalau permainan sudah rusak, ya diperbaiki. Anak-anak sekarang maunya datang bermain, bermain sambil belajar. Itu harapan kami,” ujar Andi Mappabasing.

Menurutnya, lingkungan bermain yang aman dan layak ikut menentukan kenyamanan anak ketika berada di sekolah. Ketika fasilitas tersedia dengan baik, anak diharapkan semakin nyaman dan termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran. Di Kabupaten Bone, perhatian terhadap pengelolaan lembaga PAUD menjadi semakin penting karena terdapat lebih dari 500 lembaga PAUD dan 223 PKBM yang berada dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Andi Mappabasing juga mengingatkan kepala sekolah dan pendidik agar pengisian data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (Sulinjar) dilakukan secara benar dan tepat waktu. “Kalau ada pengisian melalui Sulinjar, isilah dengan sebenar-benarnya dan cepat,” pesannya.

Selain sarana bermain, administrasi dan legalitas lembaga juga menjadi bagian yang disoroti. Andi Mappabasing mengingatkan pengelola PAUD agar memastikan izin operasional lembaga tetap aktif. Menurutnya, masih ada lembaga yang belum mengajukan perpanjangan izin operasional, meskipun sebagian lainnya telah menyelesaikan proses tersebut.

Kelengkapan administrasi, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam pengawasan, termasuk ketika lembaga menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat. “Jadi untuk itu, perbaikilah administrasinya, termasuk digitalisasi,” tegasnya.

Digitalisasi pendidikan juga tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat. Para pendidik perlu memiliki keberanian untuk belajar mengoperasikan laptop maupun Smart TV sebagai bagian dari sarana pendukung pembelajaran. Ketersediaan internet pun menjadi perhatian. Andi mendorong lembaga untuk menganggarkan pengadaan Wi-Fi agar penggunaan perangkat digital dapat berlangsung lebih efektif dibandingkan terus mengandalkan paket data telepon seluler. Ia berharap lembaga yang belum memperoleh fasilitas digitalisasi dapat mendapat dukungan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan PNF Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Hj. Andi Rasna, S.Pd., M.Pd., saat membuka kegiatan KKG PAUD menyampaikan sejumlah agenda yang diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kreativitas satuan PAUD. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Gebyar PAUD yang akan diisi dengan lomba senam yang melibatkan orang tua dan anak. “Bukan lagi lomba senam guru dan anak, tetapi orang tua dan anak. Latihannya Senam Anak Indonesia Hebat,” ujarnya.

Konsep tersebut menunjukkan adanya upaya memperluas ruang keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak. Sekolah tidak berdiri sendiri. Pembentukan kebiasaan dan karakter anak juga membutuhkan dukungan orang tua di rumah. Selain lomba senam, direncanakan pula lomba mewarnai sebagai bagian dari kegiatan pembiasaan sekaligus menciptakan suasana yang lebih ceria bagi anak-anak. Rangkaian kegiatan juga akan dirangkaikan dengan pawai menggunakan pakaian batik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional.

Bagi Andi Rasna, momentum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan dan menggunakan batik khas daerah. “Ini dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional. Kita ingin memperingatinya di Bone dengan menggunakan ciri khas kita sendiri, karena itu merupakan produk kita sendiri,” katanya.

Keterlibatan keluarga bahkan direncanakan semakin luas. Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah lomba menghias nasi dan berbagai kegiatan kuliner lainnya yang melibatkan ayah dan ibu. Berbagai program tersebut, menurut Andi Rasna, tidak semestinya selalu dipandang sebagai kegiatan yang harus bergantung pada dana BOP.

Ia justru mendorong kepala sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan kewirausahaan dalam mengelola lembaga. “Jangan kita mengatakan BOP. Jangan dipikir itu karena BOP yang dipakai. Bagaimana kreativitas pimpinan, bagaimana kreativitas para kepala sekolah, bagaimana bentuk kewirausahaan mereka,” jelasnya.

Kewirausahaan yang dimaksud tidak sebatas aktivitas perdagangan. Kebersihan lingkungan sekolah, kolaborasi dengan orang tua, hingga pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian lembaga. Karena itu, kepala sekolah dituntut memahami tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam aspek manajerial, supervisi, dan kewirausahaan.

Dalam aspek manajerial, kepala sekolah harus mampu menata dan mengelola satuan pendidikan, termasuk penyusunan dan pengelolaan KOSP. Dalam supervisi, kepala sekolah bertanggung jawab memantau proses pembelajaran. “Ini harus dipahami semua. Ini menjadi pekerjaan rumah pengawas dan penilik,” katanya.

Andi Rasna juga mengingatkan agar kegiatan KKG dilaksanakan secara efektif dan tidak saling tumpang tindih. Apabila agenda KKG serupa sudah dilaksanakan pada tingkat kabupaten, ia meminta agar tidak kembali dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan yang sama di tingkat kecamatan. Sebaliknya, kegiatan dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan apabila belum dilaksanakan di tingkat kabupaten.

“Kalau sudah dilaksanakan kegiatan KKG kabupaten, jangan melaksanakan KKG sendiri di tempatnya. Kalau tidak dilaksanakan di kabupaten, silakan dilaksanakan di kecamatan. Saya sudah menyampaikan lebih awal supaya tidak terjadi pemborosan, maksudnya saling membantu,” tuturnya.

Ia berharap KKG tingkat kabupaten dapat dilaksanakan setidaknya dua kali dalam setahun dengan melibatkan lebih banyak organisasi mitra pendidikan, termasuk HIMPAUDI dan IGTKI. Dengan demikian, KKG tidak berhenti sebagai agenda pertemuan rutin, tetapi benar-benar menjadi ruang berbagi praktik baik, menyelesaikan persoalan bersama, dan memperkuat jejaring antarpelaku pendidikan.

Di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, kompetensi guru juga menjadi perhatian. Andi Rasna mengingatkan para guru penerima sertifikasi agar terus memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri. Dana sertifikasi, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kompetensi melalui berbagai kegiatan pengembangan diri, baik di daerah maupun di luar daerah. “Bagi Ibu-Ibu yang mendapatkan sertifikasi, wajib mengembangkan kompetensinya. Ada dana yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas, baik di sini maupun di Makassar atau Jakarta,” katanya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi. Sebab, kualitas layanan PAUD pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Pertemuan Kombel Tahap 3 K3TK/K3TP dan KKG Kecamatan Bone akhirnya bukan sekadar agenda berkumpulnya para pengelola dan pendidik PAUD. Di dalamnya terdapat berbagai pekerjaan rumah: memastikan APE aman digunakan anak, mengelola BOP sesuai kebutuhan, melengkapi administrasi dan izin operasional, memperkuat digitalisasi, meningkatkan kompetensi guru, hingga membangun kolaborasi yang lebih erat dengan keluarga dan masyarakat.

Semua bermuara pada tujuan yang sama: menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini yang semakin bermutu. Ketika guru saling berbagi, kepala sekolah berani berinovasi, orang tua ikut terlibat, dan pemerintah memperkuat dukungan, pendidikan anak usia dini tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak. Dan dari kerja bersama itulah, ruang belajar yang aman, menyenangkan, kreatif, dan bermakna bagi anak-anak Bone dapat terus dibangun. (*)