BONE — Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat menyikapi kelangkaan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang hingga mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik SPBU.
Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM memimpin langsung rapat koordinasi penanganan persoalan tersebut di Aula Lateya Riduni, Senin (24/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, Tripika Kecamatan, kepala desa, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga unsur pemerintah lainnya. Pelibatan lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan persoalan distribusi BBM bersubsidi dapat segera ditangani secara terpadu.
Dalam rapat tersebut, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman memberikan penegasan melalui sambungan daring. Ia menginstruksikan agar segera dilakukan rapat koordinasi lanjutan sekaligus pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM Bersubsidi Merah Putih di Kabupaten Bone.
“Harus dikawal pendistribusiannya. Saya ulang kembali, yang harus kita kawal pendistribusiannya. Saya minta satgas BBM bersubsidi ini Merah Putih,” tegas Andi Asman.
Menurutnya, pembentukan satgas merupakan respons pemerintah atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean BBM bersubsidi yang semakin panjang. Keluhan tersebut tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga ramai disuarakan melalui media sosial.
Bupati mengaku telah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa dan sejumlah elemen lainnya.
“Jadi saya harus memberikan tanggapan. Pendistribusian BBM bersubsidi ini harus betul-betul tepat sasaran, sesuai petunjuk pelaksanaan, sesuai petunjuk teknis,” ujarnya.
Satgas Harus Independen
Andi Asman menekankan bahwa Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih harus bekerja secara independen dan tidak boleh terkontaminasi kepentingan pihak mana pun.
Ia meminta seluruh anggota satgas menjalankan tugas secara objektif hingga kondisi distribusi BBM di Bone dinyatakan aman, tertib, dan lancar.
“Satgas ini independen. Tidak boleh terkontaminasi dengan siapa pun juga,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, satgas nantinya akan ditempatkan pada tiga titik utama.
Pertama, di SPBU sebagai lokasi utama distribusi BBM.
Kedua, di unit kantor kecamatan atau instansi vertikal tertentu sebagai pusat pemantauan.
Ketiga, di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, khususnya untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat sampai kepada petani yang memang berhak menerima.
“Untuk pendistribusian memastikan sampai ke tangan petani,” kata Bupati.
Distribusi Dikawal Sampai ke Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bone juga menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti di SPBU. Distribusi harus dikawal hingga BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kelompok sasaran tersebut antara lain petani, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya yang memenuhi ketentuan penerima BBM bersubsidi.
Bupati bahkan meminta satgas melakukan pemantauan dan uji petik secara berkala.
“Kalau perlu, satgas melakukan uji petik satu minggu. Kita evaluasi,” katanya.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui pola distribusi di lapangan, termasuk mengidentifikasi apabila terdapat oknum yang berulang kali datang ke SPBU dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.
Tidak Ada Toleransi Pelanggaran
Bupati Bone memberikan pesan tegas kepada seluruh personel yang nantinya ditugaskan dalam Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih.
Ia meminta tidak ada toleransi terhadap praktik yang melanggar ketentuan.
“Tidak boleh ada rasa toleransi. Kita harus sesuai dengan aturan. Jangan ragu bila kita berhadapan dengan aturan,” tegasnya.
Menurut Bupati, keresahan masyarakat saat ini sudah mulai terlihat di lapangan. Antrean panjang di sejumlah SPBU bahkan telah menimbulkan benturan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan persoalan berkembang tanpa penanganan.
“Yang saya harapkan Bapak/Ibu tetap mengantisipasi, mengawal, dan menjaga pendistribusian,” ujarnya.
Kuota Berkurang, Pengawasan Harus Diperketat
Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya laporan mengenai pengurangan kuota BBM bersubsidi dari pihak SPBU.
Kondisi tersebut tentu semakin menuntut adanya pengawasan yang ketat agar BBM yang tersedia benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
“Memang ada kuota yang dikurangi menurut laporan dari awal dari teman-teman dari unit SPBU, tetapi tetap kita harus bagaimana bisa mengawal sampai ke tangan masyarakat atau petani. Itu hal penting,” kata Andi Asman.
Ia meminta personel yang nantinya ditunjuk sebagai anggota Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih benar-benar fokus menjalankan tugas.
Bahkan, personel yang ditugaskan sebagai satgas diminta tidak lagi dibebani tugas rutin sehari-hari di kantor selama menjalankan tugas pengawasan tersebut.
“Betul-betul kerja. Jadi yang ditugaskan sebagai satgas tidak lagi dibebani tugas sehari-hari di kantor,” tegasnya.
Bagi Bupati, tugas tersebut merupakan bentuk tindak lanjut sekaligus bagian dari pengabdian pemerintah kepada masyarakat untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi.
Sebab, di tengah kondisi kelangkaan dan antrean panjang, BBM bukan hanya persoalan komoditas. Bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat luas, ketersediaan BBM menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Melalui pembentukan Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Bone berharap distribusi BBM kembali tertib, antrean dapat dikendalikan, kemacetan akibat antrean bisa diminimalkan, serta BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. (*)
Tinggalkan Balasan