BONE – Luasnya bentang wilayah Kabupaten Bone menyimpan tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Di sejumlah pelosok, masih ada masyarakat yang harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan saat Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, bersilaturahmi dengan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., di Ruang Gubernur Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (27/7/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Teguh Iswara Suardi merupakan Anggota DPR RI Komisi V yang mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, meliputi Kabupaten Bone, Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare. Komisi V DPR RI sendiri membidangi infrastruktur dan perhubungan, mencakup sektor transportasi, pekerjaan umum, perumahan, pembangunan desa dan daerah tertinggal, transmigrasi, hingga mitigasi bencana dan pencarian pertolongan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Bone didampingi Kepala Dinas BMCKTR Bone H. Askar, S.T., M.Si., Asisten I Drs. H. Andi Muh. Yamin AT, M.Si., Asisten II Drs. Andi Amran, M.Si., Plt. Kepala Dinas SDABK Kasdar, S.T., M.Si., Kepala BKPSDM Bone Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., Plt. Kepala Dinas Perkimtan Dr. H. Andi Muhammad Iqbal Walinono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dray Vibrianto, S.IP., M.Si., Kepala BPBD Andi Muhammad Ikbal, Plt. Kepala Dinas PMD H. A. Akbar, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Kominfo H. Anwar, S.H., M.Si., M.H., serta Kepala Dinas Perhubungan Andi Syamsul Musyra.
Bupati Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat menjadi modal penting untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Bone yang memiliki wilayah sangat luas.
Ia menegaskan, harapan masyarakat terhadap pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya dengan kemampuan anggaran daerah. Dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting, khususnya untuk pembangunan jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah kebutuhan pembangunan jembatan di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana. Hingga kini, sedikitnya lima desa di kawasan tersebut masih terisolasi karena belum memiliki akses jembatan yang memadai.
“Di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, masyarakat sangat membutuhkan jembatan. Ada lima desa yang masih terisolasi. Sejak lahir hingga mengantar jenazah ke pemakaman, masyarakat masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari,” ungkap Bupati.
Selain itu, Bupati juga memaparkan kondisi akses jalan dan jembatan di kawasan Pasaka, Kecamatan Sibulue. Menurutnya, masyarakat terpaksa memutar melalui Kecamatan Mare untuk kembali memasuki wilayah Sibulue, meskipun masih berada dalam satu kecamatan. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas warga dan aktivitas perekonomian.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Teguh Iswara Suardi menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Bone melalui kewenangan Komisi V DPR RI.
Menurutnya, berbagai kebutuhan infrastruktur yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bone merupakan bagian dari aspirasi yang harus diperjuangkan di tingkat pusat.
“Kami menerima cukup banyak aspirasi dari Bone, mulai P3A, Pamsimas, dan berbagai kebutuhan lainnya. Luas sekali daerah yang Bapak Bupati pimpin. Pada prinsipnya, kami akan mengusulkan dan mengawal seluruh rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bone,” ujar Teguh.
Komitmen tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Bone yang selama ini berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera terwujud. Dengan dukungan pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI, berbagai kebutuhan dasar seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, hingga pembangunan kawasan permukiman diharapkan dapat terealisasi secara bertahap.
Silaturahmi antara Anggota DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Bone itu pun menjadi simbol pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. Sebab, pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses, menghadirkan pelayanan yang lebih baik, serta memastikan setiap warga, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. (*)
Tinggalkan Balasan