BONE — Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM bersama Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM memimpin rapat evaluasi dan monitoring kinerja Satuan Tugas (Satgas) BBM Bersubsidi Merah Putih di Aula Lateya Riduni, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walinonong, SH, Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, Kabag Ops Polres Bone Amir Mahmud, serta para pemilik dan penanggung jawab SPBU se-Kabupaten Bone.
Dalam arahannya, Bupati Bone menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih sejak 24 Agustus 2026.
Menurutnya, pola pengawasan dan pendistribusian BBM bersubsidi yang diterapkan di Kabupaten Bone mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat. “Atas kerja-kerja tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari pusat, dari masyarakat, dari provinsi, dan bahkan hari ini kita menjadi salah satu daerah yang menjadi rujukan,” ujar Andi Asman.
Ia menegaskan, keberadaan Satgas tidak hanya bersifat sementara. Satgas akan tetap bekerja hingga kondisi distribusi BBM bersubsidi dinyatakan aman dan terkendali. “Kami tidak cabut Satgas ini sampai dinyatakan aman. Kalau nyaman, Bapak Kepala SPBU merasa tidak terganggu, merasa nyaman, kita tetapkan sampai selamanya,” tegasnya.
Bupati juga membuka kemungkinan penempatan personel secara permanen di sejumlah SPBU untuk memperkuat pengawasan. Personel tersebut nantinya dapat berasal dari ASN maupun unsur TNI-Polri sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.
Menurut Andi Asman, sistem yang telah dibangun perlu terus diperkuat, tidak hanya untuk mengawasi BBM bersubsidi, tetapi ke depan dapat dikembangkan menjadi Satgas Subsidi dan Bantuan yang mengawal berbagai program subsidi pemerintah.
Ia mencontohkan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi yang juga perlu mendapat perhatian. Karena itu, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta melibatkan OPD terkait untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Untuk sementara, kata dia, konsentrasi Satgas masih diarahkan pada pengawasan BBM dan LPG bersubsidi. “Harapan kami, teman-teman semua, kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk ditingkatkan sebagai sistem pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG,” jelasnya.
Andi Asman Sulaiman juga meminta para pengelola SPBU untuk terus berkolaborasi dengan Satgas dalam mengatasi antrean kendaraan. Ia menilai panjangnya antrean tidak selalu disebabkan oleh kurangnya stok, tetapi juga dapat dipicu kepanikan masyarakat yang datang secara bersamaan.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti nasabah perbankan yang secara bersamaan menarik uang dalam jumlah besar. Meskipun secara keseluruhan dana tersedia, bank tetap tidak dapat memenuhi seluruh permintaan dalam waktu bersamaan karena adanya keterbatasan uang tunai yang beredar.
“Ini yang terjadi di Pertamina. Jadi semuanya datang belanja barang subsidi itu, kemudian Pertamina itu nilai takarannya atau kuotanya berapa. Kalau kita mau memaksa mendatangkan pasti tidak bisa berlebihan, pasti diukur,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengaturan distribusi dan pembagian jatah secara proporsional agar antrean dapat dikendalikan dan masyarakat tetap memperoleh BBM bersubsidi. Bupati berharap seluruh pemilik dan pengelola SPBU di Kabupaten Bone dapat terus mendukung pola pengawasan yang dibangun pemerintah daerah bersama TNI dan Polri.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya kepanikan dan penumpukan antrean di SPBU.
Rapat tersebut selanjutnya menjadi momentum evaluasi sekaligus tindak lanjut terhadap pelaksanaan Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih, termasuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, dan seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Bone. (*)
Tinggalkan Balasan