Jakarta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui audiensi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM didampingi Plt. Kadis Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bone Dr. H. Andi Muhammad Iqbal Walinono, SE., M.Si diterima langsung oleh Menteri PKP untuk membahas usulan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat Kabupaten Bone yang belum memiliki tempat tinggal.
Di hadapan Menteri PKP, Bupati Bone memaparkan kondisi perumahan di Kabupaten Bone yang masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 57.884 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Selain itu, angka backlog kepemilikan rumah atau masyarakat yang belum memiliki rumah mencapai 34.524 kepala keluarga.
Data tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengajukan peningkatan alokasi bantuan rehabilitasi RTLH sekaligus pembangunan rumah susun sebagai solusi bagi masyarakat yang belum memiliki hunian layak.
Bupati Bone juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah menginput 6.202 data RTLH sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4 yang telah disetujui melalui aplikasi Sibaru. Dari jumlah tersebut, 1.159 unit telah selesai diverifikasi dan 629 unit lainnya sedang dalam proses verifikasi.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bone masih berharap adanya tambahan alokasi sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di 27 kecamatan untuk direalisasikan pada tahun 2026. Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia memberikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras Bupati Bone dalam mendukung Program Strategis Nasional penyediaan 3 juta rumah sebagai salah satu instrumen percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa seluruh usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bone akan segera ditindaklanjuti melalui proses verifikasi. Apabila memenuhi persyaratan, usulan tersebut diupayakan dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Audiensi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperjuangkan hak masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak. Di balik angka-angka yang disampaikan, tersimpan harapan ribuan keluarga agar dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan nyaman. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, impian tersebut diharapkan dapat segera terwujud demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bone. (*)
Tinggalkan Balasan