BONE – Upaya menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat kurang mampu terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Bone. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Bone menggelar Sosialisasi Penjangkauan Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat Kabupaten Bone Tahun Ajaran 2026/2027 di Gedung PKK Bone, Senin (25/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, SH, Kepala BPS Bone, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, kepala UPT Puskesmas, pendamping sosial serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Di balik agenda sosialisasi tersebut, tersimpan satu misi besar: memastikan tidak ada lagi anak di Kabupaten Bone yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena persoalan ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Bone, H. Jemmy, S.Sos., M.Si menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai keberadaan Sekolah Rakyat sekaligus memastikan calon peserta didik benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem.
“Penjangkauan ini dilakukan agar program tepat sasaran. Kita ingin memastikan peserta didik yang masuk benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem sesuai tujuan hadirnya Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Komitmen tersebut kemudian dipertegas Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas persoalan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
“Tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah karena persoalan biaya. Sekolah Rakyat sudah hadir di Bone untuk menjawab kebutuhan masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan,” tegasnya.
Bupati Bone mengungkapkan, perjuangan menghadirkan Sekolah Rakyat bukanlah proses yang mudah. Ia menyebut harus berulang kali melakukan koordinasi hingga ke tingkat pusat demi mewujudkan program tersebut.
“Tidak mudah menghadirkan Sekolah Rakyat. Saya empat kali bolak-balik menemui Sekjen Kementerian Sosial dan satu kali bertemu langsung Menteri. Ini perjuangan besar,” ungkapnya.
Perjuangan itu kini berbuah investasi pendidikan bernilai besar bagi Kabupaten Bone. Kehadiran Sekolah Rakyat disebut membawa investasi sekitar Rp230 miliar yang diharapkan menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
Sekolah Rakyat sendiri direncanakan berlokasi di kawasan Bajoe. Penempatan lokasi itu disebut bukan tanpa alasan, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kawasan tersebut sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas.
Namun pemerintah memastikan satu hal: sekolah ini harus diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai anak-anak yang menempuh pendidikan di sana bukan berasal dari keluarga miskin ekstrem. Kita ingin program ini tepat sasaran,” kata Bupati.
Sebanyak 270 siswa direncanakan akan direkrut untuk angkatan pertama. Karena itu, proses verifikasi menjadi perhatian utama. Pemerintah akan melakukan penyisiran dan validasi data secara ketat agar peserta didik yang diterima benar-benar sesuai kriteria.
“Kami ingin putra-putri dari desa yang direkrut betul-betul sesuai standar. Kita sisir dan verifikasi,” ujarnya.
Menariknya, seluruh fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat akan diberikan secara gratis. Program ini dirancang bukan hanya untuk membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan, pengangguran, hingga anak putus sekolah.
“Tujuannya untuk memutus rantai pengangguran dan anak putus sekolah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bone juga menyinggung upaya pemerintah daerah dalam pembaruan data kemiskinan ekstrem. Berdasarkan pendataan manual yang dilakukan lintas OPD, jumlah warga miskin ekstrem di Bone disebut menurun dari sekitar enam ribu jiwa menjadi tersisa sekitar tiga ribu jiwa.
Pemerintah pun menargetkan lahirnya satu basis data kemiskinan ekstrem yang terintegrasi agar penanganan program sosial semakin tepat sasaran.
Tidak hanya itu, persoalan stunting turut menjadi perhatian. Menurutnya, stunting bukan sekadar soal pemenuhan makanan tambahan atau gizi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pola hidup dan pola konsumsi dalam rumah tangga.
“Makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga yang tidak bergizi menjadi tantangan kita. Dan salah satu langkah pemerintah menjawab hal tersebut adalah menghadirkan Sekolah Rakyat,” katanya.
Karena itu, Bupati meminta seluruh elemen pemerintah mulai dari kepala desa, lurah, camat, pendamping PKH hingga tenaga kesehatan di puskesmas terlibat aktif dalam proses rekrutmen.
Setiap calon siswa nantinya harus melalui rekomendasi pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan sebagai bentuk penguatan verifikasi lapangan.
“Saya minta bantu kami merekrut. Harus ada rekomendasi dari desa, lurah dan kecamatan supaya program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, ia meyakini Sekolah Rakyat akan melahirkan generasi unggul dari wilayah-wilayah terluar dan terpencil di Bone.
“Saya pastikan Sekolah Rakyat ini akan melahirkan pemimpin hebat. Anak-anak dari daerah terluar dan terjauh akan menjadi pemimpin masa depan,” ujarnya optimistis.
Keyakinan itu, menurutnya, bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat banyak putra-putri Bone yang berkiprah di tingkat nasional, mulai dari jajaran menteri hingga kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem, gizi buruk, stunting, pengangguran dan anak putus sekolah.
Baginya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada peran aktif aparat desa, kelurahan, pendamping sosial hingga tenaga kesehatan di lapangan.
“Suksesnya rekrutmen siswa Sekolah Rakyat ini bergantung pada kepala desa, lurah, pendamping PKH, puskesmas dan pemerintah kecamatan,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan