KENDARI — Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus menjadi perhatian pemerintah daerah di Sulawesi. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi yang berlangsung di Sahid Azizah Syariah Hotel, Jumat (29/5/2026).
Forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Sulawesi itu menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan langkah percepatan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hadir dalam kegiatan tersebut para sekretaris provinsi se-Sulawesi, kepala daerah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, kepala Bappeda, hingga kepala dinas ketenagakerjaan dari berbagai kabupaten dan kota.
Wakil Bupati Bone hadir didampingi Kepala Bappeda Bone H. A. Yusuf, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bone Andi Muchlis, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone Mansur. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengawal program perlindungan sosial bagi para pekerja.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, agenda monitoring dan evaluasi tersebut bukan sekadar forum administratif. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Acara ini merupakan bagian dari evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah Bone tentu ingin ke depan semakin banyak masyarakat yang terlindungi, terutama dari risiko kecelakaan kerja,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Di tengah berbagai risiko yang dapat terjadi saat bekerja, jaminan sosial menjadi instrumen perlindungan yang memastikan pekerja dan keluarganya tetap mendapatkan kepastian ketika menghadapi musibah.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses terhadap program perlindungan sosial. Wabup Bone berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga cakupan kepesertaan di Kabupaten Bone meningkat secara bertahap.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir di Bumi Anoa. Ia menilai forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun strategi bersama dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, pemerintah provinsi konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Harapan serupa disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu. Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Menurutnya, keberhasilan mencapai target Universal Coverage Jaminan Sosial tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemerintah daerah.
Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan tantangan yang masih cukup besar. Dari delapan provinsi dan 102 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, capaian Universal Coverage Jaminan Sosial baru mencapai 37,19 persen dengan jumlah pekerja terdaftar sebanyak 3.892.290 orang. Sementara berdasarkan data Sakernas, potensi pekerja di wilayah Sulawesi mencapai 10.466.700 orang, sehingga masih terdapat lebih dari 6,5 juta pekerja yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk tahun 2026, target kepesertaan ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 2.183.410 pekerja yang harus didorong masuk ke dalam sistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial,” ungkap Mintje Wattu, menegaskan pentingnya perlindungan bagi seluruh pekerja.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah, A. Faton, menyoroti pentingnya dukungan anggaran daerah dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. Menurutnya, pemberian santunan dan jaminan sosial merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan, meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” ujarnya.
Di tengah tantangan masih rendahnya cakupan kepesertaan, forum di Kendari tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja bukan sekadar program, melainkan investasi sosial untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Bagi Kabupaten Bone, kehadiran Wakil Bupati dalam agenda itu sekaligus menegaskan komitmen daerah untuk terus memperluas perlindungan bagi para pekerja, sehingga manfaat jaminan sosial dapat dirasakan lebih merata hingga ke lapisan masyarakat paling rentan. (*)
Tinggalkan Balasan