BONE – Kabupaten Bone mencatat perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada 2026. Jumlah penduduk miskin di daerah berjuluk Bumi Arung Palakka itu menurun dari 69,73 ribu orang pada 2025 menjadi 68,75 ribu orang pada 2026. Capaian ini menjadi secercah harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menunjukkan adanya geliat ekonomi yang terus tumbuh di berbagai sektor.
Berdasarkan data kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, penurunan tersebut mencapai sekitar 980 orang atau 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya dari sisi jumlah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone juga mengalami penurunan, dari 9,13 persen pada 2025 menjadi 8,99 persen pada 2026.
Angka tersebut menggambarkan adanya perbaikan dalam kondisi kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup, berkurangnya jumlah penduduk miskin menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam mengukur perkembangan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah. “Ini kerja kita semua. Ini kerja semua stakeholder,” ungkap Andi Asman Sulaiman.
Sejak menerima amanah sebagai Bupati Bone, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, Andi Asman mengaku terus memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, arah kebijakan pemerintah daerah terus didorong agar berfokus pada peningkatan pendapatan, penguatan produktivitas, serta terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Sejak diberikan amanah sebagai Bupati Bone dan didampingi Andi Akmal Pasluddin selaku Wakil Bupati Bone, konsen perhatian kami adalah bagaimana terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana program-program pemerintah mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di balik penurunan angka kemiskinan tersebut, sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Bone. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan terus berkembang melalui peningkatan produktivitas, penguatan usaha, dan terbukanya akses pasar. Sementara itu, sektor UMKM menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk membangun usaha, menciptakan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja.
Andi Asman menilai, geliat ekonomi masyarakat mulai menunjukkan perkembangan. Masyarakat semakin produktif, baik melalui aktivitas pertanian maupun usaha mandiri.
“Alhamdulillah, kini masyarakat kita mulai produktif, baik di sektor pertanian maupun di sektor usaha atau UMKM. Geliat perekonomian masyarakat terus maju. Kami dari pemerintah terus memberikan ruang. Alhamdulillah, kini mulai terasa hasilnya,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membuka ruang bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menghadirkan bantuan, tetapi juga perlu menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kapasitas ekonomi dan memperkuat sumber penghidupannya.
Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek, melainkan bergerak menuju pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Meski menunjukkan tren positif, kondisi kemiskinan di Kabupaten Bone masih memerlukan perhatian. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Bone sebesar 8,99 persen pada 2026 masih lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 7,24 persen. Secara regional, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan turun dari 698,13 ribu orang pada 2025 menjadi 669,63 ribu orang pada 2026. Persentasenya juga menurun dari 7,60 persen menjadi 7,24 persen.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Bone perlu terus diikuti dengan langkah-langkah yang lebih terarah agar kesenjangan dengan capaian provinsi dapat dipersempit. Selain itu, terdapat catatan penting pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bone meningkat dari 1,08 pada 2025 menjadi 1,31 pada 2026. Sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) naik dari 0,21 menjadi 0,31.
Kenaikan kedua indikator tersebut mengisyaratkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan tetap membutuhkan perhatian. Indeks P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan P2 mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Di sisi lain, garis kemiskinan Kabupaten Bone meningkat dari Rp452.560 per kapita per bulan pada 2025 menjadi Rp514.449 pada 2026. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya nilai pengeluaran minimum yang menjadi acuan untuk mengukur kemiskinan.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat yang masih rentan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
Ke depan, penguatan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi hal penting. Upaya tersebut perlu didukung dengan akses permodalan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, dan perluasan peluang pemasaran bagi pelaku usaha lokal.
Pada saat yang sama, data kemiskinan perlu menjadi dasar dalam menentukan prioritas program agar intervensi pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Penanganan yang tepat diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Bagi Kabupaten Bone, penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada 2026 merupakan perkembangan yang patut disyukuri. Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras dalam memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Optimisme yang disampaikan Bupati Andi Asman Sulaiman menjadi gambaran bahwa pembangunan kesejahteraan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan memperkuat sektor-sektor produktif serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, penurunan kemiskinan diharapkan tidak sekadar menjadi capaian statistik, tetapi juga tercermin dalam kehidupan masyarakat Bone yang semakin sejahtera. (*)
Tinggalkan Balasan