BONE — Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM dan Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM menggelar rapat koordinasi sekaligus membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM Bersubsidi Merah Putih sebagai langkah mengatasi kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU.
Rapat tersebut melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa/lurah, pihak Pertamina, serta unsur masyarakat, LSM dan mahasiswa.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan, pembentukan Satgas BBM Bersubsidi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Terima kasih kepada Wakil Bupati, ketua Satgas BBM, Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala OPD, camat dan desa, pihak Pertamina, LSM serta mahasiswa yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan BBM bersubsidi,” ujar Bupati.
Menurutnya, Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih akan bertugas mengawal distribusi BBM subsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, khususnya petani dan pelaku UMKM.
Ia menegaskan tidak boleh lagi terjadi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Satgas juga akan melibatkan unsur kecamatan untuk melakukan pemantauan secara langsung dan memastikan BBM yang dibeli sesuai peruntukannya.
“Satgas BBM bersubsidi Kabupaten Bone tidak boleh ragu dalam menindak jika ditemukan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku. Saya harapkan Satgas ini betul-betul bekerja dan tidak dibebani tugas rutin di kantor,” tegasnya.
Bupati juga meminta tim Satgas melakukan pengawasan secara rutin di lokasi SPBU dengan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, sesuai ketentuan, aman dan tertib. “Satgas harus tanpa pandang bulu melakukan penertiban dan pengawasan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar menindaklanjuti kondisi antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya Solar dan Pertalite, serta persoalan distribusi LPG 3 kilogram.
Dalam rapat bersama Forkopimda, Pertamina, Satgas, camat, OPD, kepala desa dan lurah yang wilayahnya terdapat SPBU, disepakati sejumlah langkah strategis.
Pihak Pertamina, kata Andi Akmal, menjelaskan bahwa kuota BBM subsidi untuk Bone pada dasarnya tidak mengalami pengurangan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Pertamina menyampaikan bahwa kuotanya sebenarnya tidak berkurang. Dari data yang disampaikan, kuotanya hampir sama dengan tahun lalu,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan di lapangan, pemerintah daerah membentuk Satgas terpadu yang melibatkan ASN, Pemda, TNI, Polri, Brimob, unsur Armed hingga Kejaksaan. Tim tersebut akan turun langsung melakukan pengawasan di seluruh SPBU selama pelaksanaan operasi.
Selain pengawasan, Satgas juga akan mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi untuk mengurangi praktik pelangsiran, yakni pembelian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali ke tempat lain.
Pemkab Bone juga mendorong aparat penegak hukum (APH) mengambil tindakan tegas terhadap oknum pelangsir maupun pihak SPBU yang terbukti memberikan fasilitas kepada pelangsir. “Termasuk pegawai SPBU yang memberikan barcode rekomendasi kepada pelangsir, itu juga harus diberikan tindakan tegas,” kata Andi Akmal.
Langkah berikutnya adalah melakukan validasi data penerima rekomendasi BBM subsidi pada sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi benar-benar diterima petani dan nelayan yang membutuhkan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat penggunaan rekomendasi yang perlu didalami lebih lanjut. Karena itu, pemerintah akan melibatkan pihak terkait, termasuk kepala desa, lurah dan camat, untuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan.
“Jangan sampai rekomendasi yang seharusnya untuk petani dan nelayan justru digunakan sebagai modus untuk pelangsiran dan dijual kembali ke tempat lain,” tegasnya.
Pemkab Bone juga akan mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi apabila terjadi peningkatan jumlah kendaraan maupun alat pertanian di daerah. Penambahan kuota dinilai penting agar kebutuhan masyarakat yang berhak tidak mengurangi alokasi yang sudah tersedia.
Salah satu hasil penting rapat tersebut adalah kesediaan Pertamina untuk memberikan tambahan pasokan BBM subsidi guna mengurangi antrean panjang di SPBU.
“Pertamina siap melakukan drop tambahan BBM subsidi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus menginap dan mengantre. Antrean juga jangan sampai mengganggu anak-anak sekolah maupun aktivitas usaha masyarakat,” ungkap Andi Akmal.
Ia berharap tambahan pasokan tersebut segera direalisasikan sehingga kondisi antrean di sejumlah SPBU dapat kembali normal. “Insyaallah Satgas ini segera bekerja dengan melibatkan seluruh OPD dan camat di semua SPBU yang ada, termasuk TNI, Polri dan Kejaksaan. Kita ingin distribusi BBM subsidi aman, tertib dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan