BONE — Di balik angka 328 desa yang tersebar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tersimpan potensi pembangunan yang besar. Namun, potensi itu tidak akan banyak berarti jika tidak diikuti kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran dan menjalankan pembangunan secara tepat.
Persoalan itulah yang menjadi salah satu perhatian dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang mempertemukan pemerintah desa dengan berbagai pihak yang memiliki peran dalam tata kelola pembangunan. Workshop dibuka Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., dan terlaksana melalui kerja sama dengan anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, bersama Pemerintah Kabupaten Bone, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Bagi Andi Yuliani Paris, penguatan desa bukan sekadar persoalan bagaimana anggaran dibelanjakan. Lebih jauh, desa membutuhkan aparatur yang memahami aturan, mampu menyusun perencanaan, serta memiliki kapasitas untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.
Workshop ini pun menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman tersebut.
Sebanyak 277 peserta mengikuti kegiatan, terdiri atas kepala desa, pendamping desa, camat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga perwakilan badan usaha milik desa (BUMDes). Sebagian kepala desa lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan pembiayaan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP.
Desa Tidak Sekadar Penerima Anggaran
Koordinator Pengawasan BPKP, Indra Kurniawan, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa. Menurutnya, tata kelola keuangan dan pembangunan membutuhkan pemahaman yang memadai agar program desa dapat berjalan efektif sekaligus tetap berada dalam koridor ketentuan.
Pesannya sederhana, tetapi menentukan: semakin baik aparatur memahami pengelolaan anggaran, semakin besar peluang pembangunan desa memberi dampak nyata.
Di titik inilah desa tidak seharusnya hanya dipandang sebagai penerima anggaran. Desa adalah pelaksana pembangunan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyebut Kabupaten Bone memiliki 328 desa yang menyimpan potensi besar untuk menjadi penggerak pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini sangat penting, terutama penguatan desa. Kita memiliki 328 desa yang memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan. Tentu acara ini sangat relevan dan penting,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Pembangunan, menurut dia, tidak mungkin hanya dikerjakan pemerintah kabupaten. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, dan berbagai lembaga negara.
Karena itu, kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihan dipandang sebagai peluang untuk membuka lebih banyak dukungan bagi masyarakat.
“Anggota DPR RI datang di Bone harus kita sambut, apa pun partainya. Kita harus senang, apalagi yang datang membawa banyak program di daerah pemilihannya,” katanya.
Dari Bone untuk Kebijakan Nasional
Kehadiran Andi Yuliani Paris dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan bagaimana persoalan pembangunan di tingkat desa beririsan langsung dengan kebijakan nasional.
Bagi daerah seperti Bone, pembangunan desa tidak hanya berbicara mengenai penggunaan dana desa. Ada persoalan lebih besar yang ikut menentukan ruang gerak pemerintah daerah: kebijakan fiskal nasional dan besaran transfer ke daerah.
Andi Akmal Pasluddin berharap keterwakilan Bone di tingkat pusat dapat ikut memperjuangkan kepentingan daerah, terutama dalam menjaga dukungan anggaran melalui transfer ke daerah.
“Kita berharap perwakilan kita di pusat bisa membantu meningkatkan dana transfer ke daerah, jangan dipotong,” ujarnya.
Menurut Andi Akmal, posisi Komisi XI DPR RI juga strategis dalam pembahasan kebijakan keuangan negara serta pengawasan terhadap sejumlah lembaga yang berkaitan dengan sektor keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan BPKP.
Dengan demikian, perjuangan pembangunan Bone tidak berhenti di kantor pemerintah kabupaten. Kepentingan daerah juga perlu dibawa ke meja kebijakan nasional.
Menjaga Asa Pembangunan Bone
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bone tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan.
Andi Akmal menyebut sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan.
Namun, capaian tersebut membutuhkan kesinambungan.
Di sinilah kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, serta lembaga-lembaga terkait menjadi penting. Penguatan aparatur desa menjadi salah satu fondasi agar pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka anggaran, tetapi terasa dalam kehidupan masyarakat.
Andi Akmal pun optimistis keterwakilan Bone di tingkat nasional dapat menjadi kekuatan tambahan.
“Apalagi dengan adanya perwakilan kita di DPR, ada Pak Menteri Pertanian dan Pak Gubernur. Insyaallah kita bisa bersama-sama membangun Bone yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan