BONE – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diwujudkan melalui berbagai penghargaan yang diraih, tetapi juga melalui upaya menjaga kualitas sumber daya aparatur. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa evaluasi kinerja PPPK akan dilaksanakan secara maraton pada November 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurut Bupati, setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan dedikasi dan prestasi. Aparatur yang mampu mempertahankan kinerja, memiliki capaian kerja yang baik, serta memperoleh penilaian positif dari instansi tempat bertugas akan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan kesempatan pada masa penugasan berikutnya.
Sebaliknya, aparatur yang tidak mampu memenuhi standar kinerja akan menjadi perhatian dalam proses evaluasi. “Bagi yang mempunyai prestasi kerja, kinerja, dan hasil laporan yang baik dari lingkup instansinya, tentu akan diberikan kesempatan berikutnya. Namun bagi yang tidak memenuhi standar, mohon maaf, akan menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Evaluasi tersebut juga berpotensi berdampak pada keberlanjutan status kepegawaian PPPK apabila hasil penilaian menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, Bupati menyoroti petugas Satgas Kebersihan yang kini telah berstatus ASN PPPK. Menurutnya, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan kualitas kerja.
Kabupaten Bone saat ini berhasil masuk dalam jajaran 10 besar daerah terbaik dalam tata kelola kebersihan serta meraih penghargaan tingkat nasional. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama yang harus dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan.
“Kalau kinerjanya justru menurun, tentu itu menjadi bahan evaluasi. Seharusnya dengan adanya penghargaan nasional ini, semangat dan kualitas kerja semakin meningkat,” ujar Bupati.
Prinsip yang sama, lanjutnya, berlaku bagi seluruh PPPK di berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Bone menginginkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, disiplin, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone berharap tercipta birokrasi yang semakin adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Evaluasi bukan semata-mata sebagai bentuk penilaian, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun budaya kerja yang kompetitif, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja demi kemajuan Kabupaten Bone. (*)
Tinggalkan Balasan