BONE — Sebuah amanah baru kembali menghampiri H. Jemmy, S.Sos., M.Si. Setelah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, kini ia dipercaya Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone. Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah A. Mappangara memasuki masa purna bakti per 1 November 2025.
Bagi H. Jemmy, amanah baru ini bukan sekadar perpindahan posisi. Ia menyebutnya sebagai tantangan sekaligus ruang pengabdian yang lebih luas. Tak hanya mengurusi isu sosial seperti kemiskinan ekstrem, bantuan sosial kebencanaan, hingga pelayanan kerentanan sosial lainnya, ia juga langsung berhadapan dengan persoalan besar yang setiap hari mengetuk pintu Dinas Sosial: layanan BPJS Kesehatan.
Di tengah dinamika layanan kesehatan, masyarakat Bone kerap terkendala karena BPJS Kesehatannya nonaktif atau belum memiliki BPJS sama sekali. Situasi inilah yang membuat Dinas Sosial menjadi tumpuan terakhir, bahkan sering menjadi tempat masyarakat “mengadu nasib” ketika sudah berada di Puskesmas atau rumah sakit.
“Saya lihat masyarakat sering datang dalam keadaan darurat sudah di Puskesmas atau rumah sakit, baru tahu BPJS-nya tidak aktif. Ini tidak boleh dibiarkan. Utamakan layanan dulu, administrasi belakangan, seperti amanah Pak Bupati,” ungkap H. Jemmy.
Melihat padatnya pengunjung di Kantor Dinas Sosial, H. Jemmy mulai merancang langkah terobosan. Salah satunya adalah membuka layanan rekomendasi dan konsultasi sosial di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Kantor Dinas Sosial selalu menjadi tumpuan masyarakat. Jadi saya pikir, kenapa tidak membuka layanan juga di DPMPTSP agar lebih mudah dijangkau?” ujarnya.
Pada proses mempelajari alur pelayanan, ia baru mengetahui bahwa ketika Kabupaten Bone mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) Istimewa, sebenarnya masyarakat bisa mengakses aktivasi dan penerbitan BPJS Kesehatan baru tanpa harus datang ke Dinas Sosial. Sudah ada aplikasi layanan kesehatan yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Watampone.
“Saya akan pelajari ini lebih dalam, supaya mekanismenya semakin jelas dan bisa berjalan maksimal. Kasihan masyarakat kalau harus jauh-jauh hanya untuk aktivasi BPJS KIS, padahal mereka sedang butuh layanan cepat,” tambahnya.
H. Jemmy bukan nama baru dalam birokrasi Bone. Ia pernah mengabdi sebagai Analis Pembangunan di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bone, peran yang menuntut konsistensi, ketelitian, dan komitmen tinggi terhadap arah pembangunan daerah.
Di masa pemerintahan Bupati H. Andi Fahsar M. Padjalangi, ia bahkan pernah diberi kepercayaan memimpin Kantor Pemadam Kebakaran, posisi yang membutuhkan ketangguhan mental dan kecepatan mengambil keputusan. Pengalaman-pengalaman inilah yang kini menjadi modal penting baginya dalam mengemban amanah sebagai Plt. Kadis Sosial.
Meski berpengalaman, H. Jemmy menunjukkan sikap rendah hati. Ia menyadari bahwa dunia pelayanan sosial memiliki dinamika tersendiri. Karena itu, ia menekankan pentingnya belajar, membuka diri, dan memperbaiki sistem.
“Bagi saya, amanah ini adalah ibadah. Layanan sosial itu bukan hanya pekerjaan administratif, tapi tentang bagaimana menghadirkan kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan,” tuturnya.
Dengan spirit ini, ia berharap Dinas Sosial Bone menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan