BONE–Pemerintah Kabupaten Bone dibawah kepemimpinan H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM sebagai Bupati Bone dan Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM sebagai Wakil Bupati Bone dikenal dengan tagline BerAmal terus mengakselerasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program strategis nasional dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, program ini menunjukkan perkembangan signifikan dengan 30 titik KDKMP yang kini dalam tahap pengerjaan serta 15 titik tambahan yang telah ditinjau dan masuk portal verifikasi.

Program KDKMP dirancang sebagai koperasi multifungsi yang menghadirkan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pokok, layanan simpan pinjam, unit kesehatan, pusat distribusi logistik, hingga dukungan digitalisasi. Kehadirannya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dan kelurahan.

Sepanjang tahun 2025, sedikitnya 30 titik KDKMP tengah dibangun di berbagai wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bone. Pengerjaan ini mencakup daerah-daerah yang dianggap strategis untuk mendukung geliat ekonomi masyarakat, antara lain:

Kec. Ajangale: Kel. Pompanya Riattang

Kec. Dua Bocor/Dua Boccoe: Desa Sailong

Kec. Tellu Siattinge: Desa Ajjalireng, Desa Lanca

Kec. Ulaweng: Desa Timusu

Kec. Awangpone: Desa Mallari

Kec. Tanete Riattang: Kel. Ta

Kec. Tanete Riattang Barat: Kel. Bulu Tempe

Kec. Bengo: Desa Selli

Kec. Lappariaja: Desa Liliriattang, Desa Patangkai, Desa Ujung Lamuru

Kec. Barebbo: Kel. Apala, Desa Kading, Desa Congko, Desa Wollangi, Desa Lampoko

Kec. Cina: Desa Kanco, Desa Lompu, Desa Cinennung

Kec. Sibulue: Desa Polewali, Desa Masenreng Pulu

Kec. Libureng: Desa Pitumpidange, Desa Wanuawaru

Kec. Tonra: Desa Biccoing, Desa Bulu Bulu

Kec. Kajuara: Desa Raja

Kec. Patimpeng: Desa Paccing

Kec. Bontocani: Desa Langi

Kec. Palakka: Desa Melle

Keberadaan KDKMP di berbagai titik ini diharapkan menjadi sentra baru aktivitas ekonomi masyarakat desa, sekaligus mendukung gerakan nasional membangun kemandirian ekonomi dari tingkat bawah.

Selain lokasi yang sudah dikerjakan, program ini juga mencatat 15 titik tambahan yang telah ditinjau dan masuk portal verifikasi untuk tahap pembangunan berikutnya. Titik-titik tersebut meliputi:

Kec. Patimpeng: Desa Bulu Ulaweng, Desa Pationgi, Desa Patimpeng

Kec. Libureng: Desa Mattiro Bulu

Kec. Lamuru: Desa Poleonro

Kec. Kajuara: Desa Waetuo

Kec. Palakka: Desa Lemoape

Kec. Tanete Riattang Barat: Kel. Majang

Kec. Ponre: Desa Pattimpa

Kec. Dua Boccoe: Desa Panyili, Desa Pattiro

Kec. Mare: Kel. Padaelo

Kec. Barebbo: Desa Cempaniga, Desa Bacu

Kec. Sibulue: Desa Mabbiring

Masuknya titik-titik tersebut ke dalam portal verifikasi menunjukkan kesiapan dan dukungan masyarakat serta pemerintah setempat dalam pengembangan ekonomi desa melalui skema koperasi modern.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bone, Hamzah Sunusi, S. Sos., M.Si, melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone, Anwar, S.H., M.Si., M.H, menegaskan bahwa percepatan pembangunan KDKMP tidak lepas dari sinergi berbagai pihak.

Ia menjelaskan bahwa penentuan lokasi KDKMP dilakukan melalui kerja sama antara Babinsa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para Kepala Desa, Lurah, serta Camat. Sinergi tersebut memastikan bahwa lokasi pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kegiatan ini melibatkan banyak unsur, mulai dari Babinsa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kepala desa, kepala kelurahan, hingga camat. Semua pihak terlibat sehingga penentuan lokasi KDKMP lebih tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Pembangunan KDKMP di Kabupaten Bone merupakan bagian dari upaya lebih besar pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Setelah beroperasi, koperasi ini diharapkan mampu menyediakan layanan ekonomi terpadu, menciptakan lapangan kerja, serta membuka akses bagi masyarakat terhadap produk dan layanan yang lebih terjangkau.

Program ini juga menjadi bukti nyata bahwa desa bukan hanya tempat tinggal masyarakat, tetapi juga pusat potensi besar yang mampu menggerakkan roda pembangunan daerah dan nasional. (*)