Bone — Sebuah langkah besar menuju pemerataan akses pendidikan menengah di Sulawesi Selatan resmi dimulai. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melaksanakan tahapan awal pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Ponre.
Rencana pembangunan sekolah unggulan di atas lahan seluas 20 hektar itu diawali dengan pertemuan pemberitahuan awal yang digelar di Balai Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Senin (21/10/2025).
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh harapan. Di antara deretan kursi yang diisi para tokoh masyarakat dan pemilik lahan, hadir pula Wakil Bupati Bone, DR. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., bersama Tim Pengadaan Tanah Provinsi Sulsel yang dipimpin oleh Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S., selaku Ketua Tim.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menekankan pentingnya kekompakan seluruh pihak agar proses pengadaan berjalan lancar dan transparan.
“Terdapat lebih dari 30 pemilik lahan yang terlibat. Kami berharap semua bisa menerima hasil penilaian harga yang nanti ditetapkan oleh tim independen. Jangan sampai karena kurangnya kekompakan, program penting ini justru berpindah ke daerah lain,” ujarnya di hadapan peserta pertemuan.
Ia menjelaskan, pembangunan SMA berskala besar ini bukan hanya akan membawa manfaat di bidang pendidikan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat Ponre.
“Ini bukan sekadar pembangunan sekolah, tapi tentang bagaimana kita membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar dari lapangan kerja selama masa pembangunan, hingga tumbuhnya sektor jasa, perdagangan, dan transportasi,” ungkapnya.
Andi Akmal memastikan bahwa Pemkab Bone berkomitmen menjaga transparansi dan keadilan dalam seluruh proses pengadaan tanah, sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Andi Bakti Haruni, yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan pertama dari proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum, yakni tahap Pemberitahuan Awal.
“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Gubernur. Saat ini kita memasuki tahap persiapan, yang hasil akhirnya adalah persetujuan para pemilik lahan,” jelasnya.
Andi Bakti mengungkapkan, anggaran sekitar Rp300 miliar telah disiapkan untuk pembangunan tersebut. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan anggaran tersedia, pembayaran kepada pemilik lahan diharapkan dapat dilakukan tahun ini.
Ia juga menegaskan bahwa penilaian harga tanah akan dilakukan oleh tim independen, bukan oleh pemerintah maupun pemilik lahan, guna menjamin proses yang objektif dan adil.
“Tim penilai independen ini menjadi kunci agar tidak ada keberpihakan. Pemerintah tidak akan menetapkan harga sepihak,” tegasnya.
Mengutip arahan Gubernur Sulsel, Andi Bakti menargetkan seluruh tahapan pengadaan tanah dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2025.
Setelah pemaparan dan sesi dialog terbuka, para pemilik lahan secara prinsip menyatakan setuju terhadap rencana pembebasan tanah. Mereka sepakat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pendataan awal dan konsultasi publik.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sulsel, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel, perwakilan ATR/BPN Kabupaten Bone, Kadis Perkimtan Bone, Camat Ponre, serta sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan pemuda setempat.
Dengan dimulainya tahapan ini, Kecamatan Ponre bersiap menyambut babak baru dalam sejarahnya dari kawasan agraris yang tenang menjadi calon pusat pendidikan baru di Bone bagian selatan.
Lebih dari sekadar proyek fisik, pembangunan SMA 20 hektar ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Jika semua berjalan sesuai rencana, dalam beberapa tahun ke depan, suara siswa dan aktivitas belajar akan menggema di lahan yang kini masih hijau itu tanda dimulainya era baru bagi dunia pendidikan di Bone. (*)
Tinggalkan Balasan