BONE–Pemerintah Kabupaten Bone mendapat kucuran anggaran sekitar Rp2 miliar untuk merenovasi gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Gedung tersebut akan disulap menjadi lokasi transit siswa Sekolah Rakyat yang mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama.

Sekolah Rakyat Terintegrasi resmi beroperasi, ditandai dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Senin (29/9/2025).
Kegiatan berlangsung di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Bone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, yang kini telah difungsikan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar sekaligus transit bagi siswa boarding.
“Alhamdulillah, bantuan Rp2 miliar untuk renovasi gedung BLK yang digunakan sebagai transit siswa Sekolah Rakyat sudah dapat dimanfaatkan. Program ini adalah bukti nyata kepedulian pemerintah dalam menghadirkan pendidikan gratis bagi anak-anak Bone, khususnya dari keluarga kurang mampu,” ungkap Bupati Bone dalam sambutannya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi ini menampung 100 siswa, terdiri atas 50 siswa tingkat SD, 25 siswa SMP, dan 25 siswa SMA. Semuanya berasal dari keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan biaya pendidikan.
Peresmian turut dihadiri oleh Dandim 1407 Bone, Kepala Dinas Sosial Bone, Kasatpol PP Bone, camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperlihatkan dukungan penuh terhadap lahirnya model pendidikan alternatif berbasis sosial tersebut.
Lebih dari sekadar sekolah, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terhadap biaya pendidikan yang kian membebani. Dengan konsep gratis dan terintegrasi, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini bisa belajar dalam suasana yang sama, tanpa ada sekat ekonomi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Bone, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen pemerintah untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik,” tegas Bupati Asman.
Dengan beroperasinya Sekolah Rakyat Terintegrasi, Kabupaten Bone menorehkan langkah penting dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan. Program ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menghadirkan sekolah serupa sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM juga menegaskan bahwa hadirnya program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Bantuan ini patut kita syukuri. Ini memberikan ruang bagi anak-anak kurang mampu untuk memperoleh pendidikan gratis berbasis boarding school. Kami akan kawal agar tepat sasaran dan tepat guna, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jembatan bagi anak-anak yang sebelumnya terputus dari dunia sekolah untuk meraih masa depan yang lebih cerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Drs. A. Mappangara, MM, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. “Animo masyarakat luar biasa,” ujarnya.
Sesuai konsep boarding school, siswa yang diterima wajib tinggal di asrama. Orang tua pun diminta menandatangani pernyataan kesediaan anaknya diasramakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp1,8 miliar untuk renovasi gedung BLK, ditambah anggaran perabotan. Gedung bertingkat BLK Bone akan difungsikan sebagai asrama lengkap dengan dapur, ruang makan, hingga sumur bor.
“Ini tidak datang begitu saja, tapi berkat peran Bupati Bone yang punya jaringan kuat hingga ke pusat,” ujar Mappangara.
Tak hanya di pusat kota, pembangunan Sekolah Rakyat juga akan hadir di wilayah Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Proyek ini sudah dimulai tahun ini dengan total anggaran fantastis, mencapai Rp210 miliar: Rp180 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp30 miliar untuk perabotan. Targetnya, sebelum tahun ajaran baru dimulai, sekolah sudah bisa ditempati.
Yang menarik, standar Sekolah Rakyat dipatok tinggi. Guru yang akan mengajar wajib fasih berbahasa Inggris dengan bukti sertifikat TOEFL. Perekrutan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga memungkinkan hadirnya pengajar dari luar daerah.
Dari sisi pembiayaan, program ini juga serius. Setiap siswa akan didukung anggaran sekitar Rp4–5 juta per bulan untuk kebutuhan makan hingga asrama.
Selain di Bone, Sekolah Rakyat juga direncanakan berdiri di Bakunge. Program ini merupakan bagian dari agenda Pemprov Sulawesi Selatan, dan terbuka bukan hanya untuk warga Bone, tetapi juga bagi anak-anak dari seluruh kabupaten di Sulsel yang membutuhkan akses pendidikan. (*)



Tinggalkan Balasan