JAKARTA — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait pelaksanaan serta pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bone.
Andi Akmal diterima Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si. Pertemuan itu turut dihadiri jajaran KKP yang menangani pembangunan dan penataan Kampung Nelayan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Eka Kurniadi, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan; Novia Tri Rahmawati, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Diversifikasi Usaha Nelayan dan Akses Pembiayaan Usaha Nelayan; Achmad Fauzie, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Selain itu, hadir Hendra Pramono, S.St.Pi., Katimja Fasilitasi Identifikasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan, serta Fitria Wahyu Andriani, S.H., M.H., M.Si., Katimja Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga dalam Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Wakil Bupati Bone turut didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Hasnawati Ramli.
Dalam pertemuan tersebut dibahas kesiapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone, termasuk aspek administrasi, tata ruang, serta rekomendasi teknis yang diperlukan agar program dapat berjalan.
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Ady Candra, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil identifikasi KKP, terdapat lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone yang berada di kawasan sempadan sungai.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan rekomendasi teknis dan izin pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang.
Menurut Ady Candra, KKP juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses tersebut. Namun, pemerintah daerah tetap harus mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
“Harapannya ada dukungan percepatan untuk proses mendapatkan rekomendasi teknis dari BWS. Namun proses mendapatkan rekomendasi teknis dan izin tetap berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah,” kata Ady Candra.
KKP, lanjutnya, siap memberikan asistensi kepada Pemkab Bone terkait dokumen dan tahapan yang perlu dipersiapkan, khususnya untuk lokasi yang berada di kawasan sempadan sungai.
Menanggapi hal tersebut, Andi Akmal menyatakan Pemkab Bone siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat. Ia meminta perangkat daerah terkait membentuk tim khusus untuk mengawal dan mempercepat proses pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Insyaallah tim kami dari dinas terkait nanti menugaskan satu orang. Program ini betul-betul ada tim khusus untuk mempercepat apa yang menjadi arahan pusat,” ujar Andi Akmal.
Ia menjelaskan, Pemkab Bone selama ini turut mendampingi proses pemilihan lokasi. Namun, penentuan lokasi diserahkan kepada KKP agar seluruh persyaratan program dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Selain Kampung Nelayan Merah Putih, Andi Akmal juga menyampaikan potensi pengembangan SPBU khusus nelayan di Kabupaten Bone, khususnya di kawasan Bajoe.
Menurutnya, sejumlah pengusaha telah menunjukkan minat dan kesiapan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami juga tertarik dengan masalah SPBU nelayan. Insyaallah pengusaha kami sudah banyak yang bertanya. Terutama di Bajoe, ada beberapa titik nelayan dan mereka punya dana yang cukup besar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal juga menyampaikan sejumlah usulan untuk menjadi perhatian pemerintah pusat pada 2027, termasuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
Ia mengatakan masyarakat Bone mulai mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar karena permintaan pasar yang dinilai cukup baik. Karena itu, ia berharap koordinasi juga dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
“Di Bone sudah mulai terbiasa mengonsumsi ikan air tawar. Pasarnya sudah cukup bagus. Nelayan sekarang banyak yang membuka tambak-tambak ikan air tawar,” ujarnya.
Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone akan lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar potensi kelautan dan perikanan di daerah mendapat dukungan.
“Karena kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus menjemput bola dan berkomunikasi agar Bone mendapat perhatian. Garis pantai kita sangat panjang dan potensi lautnya juga sangat besar,” kata Andi Akmal.
Sementara itu, Ady Candra menegaskan KKP siap mendukung pengembangan program di Kabupaten Bone. Pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan surat kepada pemerintah daerah terkait dukungan dan persiapan yang diperlukan.
“Kami siap mendukung yang di Bone. Namun keamanan administrasi juga harus kita utamakan,” ujar Ady Candra.
Ia meminta Pemkab Bone menyiapkan berbagai dokumen pendukung, termasuk dokumen terkait kelaikan fungsi, tata ruang, dan kebutuhan administrasi lainnya melalui perangkat daerah terkait.
Ady Candra juga berharap koordinasi lintas perangkat daerah di Bone dilakukan secara bersama-sama agar pengurusan berbagai persyaratan tidak berjalan secara parsial.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara Pemkab Bone dan KKP untuk mempercepat pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus mendorong pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. (*)
Tinggalkan Balasan