BONE– Di ruang yang sederhana namun penuh keseriusan, Ketua KONI Kabupaten Bone, Drs. Asiswa, dengan suara tegas, namun tak menghilangkan nada keprihatinan yang sudah lama dipendam. Ia berbicara bukan sekadar sebagai pimpinan organisasi olahraga, tetapi sebagai sosok yang memahami betul beratnya tantangan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026.
“Asa dan impian kita sebenarnya sangat besar. Tetapi harus saya potong penjelasannya: kalau tidak ada supporting yang kuat dari pemerintah daerah, jangan harap,” ujarnya
Asiswa menegaskan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Hingga saat ini, mayoritas cabang olahraga di Bone berjalan secara mandiri bahkan untuk kebutuhan dasar seperti latihan dan perlengkapan.
“Teman-teman cabor ini jalan sendiri. Mereka bayar kebutuhan latihan, perjalanan, bahkan pakaian. Kita lihat, kalau anggaran itu mau didistribusi, berapa pun jumlahnya tetap terasa besar bagi mereka,” jelasnya.
Ia mencontohkan, bila satu cabor membutuhkan minimal Rp20 juta untuk dapat berlatih selama setahun, maka untuk 40 cabor total kebutuhan bisa mencapai Rp800 juta hanya untuk urusan teknis dasar.
Dengan jujur ia menyampaikan kondisi APBD yang sedang tidak ideal. Namun menurutnya, hal tersebut tidak serta merta menjadi alasan untuk meniadakan kewajiban pendanaan olahraga.
“Saya memahami kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik. Tetapi ini amanah undang-undang. Pendanaan olahraga harus cukup dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas,” tegas Asiswa.
Ia mengutip UU Keolahragaan, pasal 75 ayat 2, yang menyebut bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan hibah karena sifatnya kepentingan publik.
Dalam pemaparannya, Asiswa mengingatkan contoh nyata dari daerah lain. “Di Riau, Porprov pernah ditunda karena kondisi anggaran. Hal seperti itu bisa saja terjadi di Sulawesi Selatan,” katanya.
Namun ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi hanya bertugas sebagai penyelenggara. Beban utama ada di kabupaten/kota.
“Provinsi itu hanya penyelenggara. Kewajiban mempersiapkan atlet, memperbaiki venue, dan memenuhi kebutuhan latihan ada pada pemerintah kabupaten. Itu jelas dalam undang-undang,” tuturnya.
Asiswa kemudian menunjukkan perbandingan anggaran dari daerah lain sebagai gambaran realistis.
“Saya ambil contoh, di kabupaten Sinjai yang pernah tuan rumah Porprov menganggarkan Rp7 miliar hanya untuk 34 cabor. Bone punya 40 cabor. Ini bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung item yang dikurangi,” jelasnya.
Dari hitungan sederhana saja Rp10 juta per cabor anggaran sudah mencapai Rp400 juta. Namun ia menilai angka itu jauh jika ingin bicara prestasi.
“Fasilitas pendukung di Bone memang sangat minim. Hampir tidak ada yang memadai untuk pembinaan jangka panjang,” keluhnya.
Meski begitu, para atlet tetap berlatih. Tetap semangat. Tetap bergerak meski tanpa jaminan. “Anak-anak ini latihan selama satu tahun penuh dengan kondisi serba terbatas, tetapi mereka tidak berhenti. Ini yang membuat saya bangga sekaligus sedih,” katanya sambil menarik napas.
Di penghujung penjelasannya, Asiswa menyampaikan permohonan sekaligus ajakan untuk bersama-sama menguatkan sektor olahraga prestasi.
“Kami berharap pemerintah daerah tetap memberi dukungan maksimal. KONI sudah memberi masukan melalui perencanaan program. Kami tidak tinggal diam,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan dunia usaha, mengingat pembinaan olahraga tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
“Kalau kita tidak berani melakukan terobosan, kita akan tertinggal. Undang-undang memberi jalan, sekarang tinggal kemauan kita bersama,” tutupnya. (*)
Tinggalkan Balasan