MAKASSAR – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., menghadiri pembukaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kehadiran Bupati Bone dalam agenda regional tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap upaya pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan bahan pangan pokok, serta memperkuat distribusi pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bone didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, GPIPS 2026 menjadi forum kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengantisipasi gejolak harga akibat perubahan iklim dan hambatan distribusi antarwilayah.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah daerah harus mampu menjaga ketersediaan bahan pokok, memperkuat distribusi, serta memastikan hasil produksi petani dapat terserap dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan petani tetap mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Menurut Andi Asman, konektivitas antardaerah dan kelancaran rantai pasok merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, sektor pertanian, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat agar distribusi komoditas berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi sektor pertanian Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan. Upaya menjaga produktivitas pertanian dan memperlancar distribusi dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan sekaligus mengurangi tekanan kenaikan harga.
“Bone memiliki potensi sektor pertanian yang perlu terus kita dorong. Produksi harus dijaga, distribusi diperkuat, dan koordinasi lintas sektor ditingkatkan. Dengan begitu, kita dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
GPIPS Wilayah Sulampua 2026 merupakan inisiatif strategis yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta pemerintah daerah di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Anggota DPR RI Komisi VII Dr. Ir. Hj. A. Yuliani Paris, M.Sc., serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan instansi terkait juga hadir dalam agenda tersebut.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Bone dalam GPIPS 2026 diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi serta menjaga kelancaran pasokan pangan, khususnya di tengah tantangan perubahan iklim.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Bone menegaskan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan regional, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan