MAKASSAR – Mewujudkan pemerintahan yang bersih bukan sekadar tentang menjalankan roda birokrasi sesuai aturan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Komitmen inilah yang terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M.
Komitmen tersebut tercermin saat Bupati Bone didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Bone menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan yang mempertemukan para pemangku kepentingan pemerintahan di Sulawesi Selatan ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Turut hadir unsur pimpinan DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, dan sejumlah kepala perangkat daerah serta perwakilan lembaga pengawasan.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda penting menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi, optimalisasi pengawasan internal, hingga pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, pembahasan ini bukan sekadar agenda koordinasi antarlembaga. Lebih dari itu, menjadi pengingat bahwa kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh integritas aparatur, ketepatan pengelolaan anggaran, serta kuatnya sistem pengawasan.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh kepala daerah dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami di Kabupaten Bone berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik adalah kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan anggaran negara tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Menurut Bupati, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari bagaimana setiap program direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.
“Melalui rakor ini, kami mendapatkan banyak masukan penting dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP. Ini akan kami jadikan pedoman untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan di Bone agar semakin baik dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Pesan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut menjadi penting bagi setiap pemerintah daerah: pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem pemerintahan yang kuat, pengawasan yang berjalan efektif, serta komitmen nyata dari seluruh jajaran birokrasi.
Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi, tanya jawab, serta penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi.
Bagi Kabupaten Bone, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan membangun pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan pembangunan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, pada akhirnya, pemerintahan yang berintegritas adalah fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan