BONE – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akhirnya mengambil keputusan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat BK pada Rabu (18/11/2026), setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pembahasan internal yang berlangsung cukup panjang.
Anggota BK DPRD Bone, Andi Adhar, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah masa penanganan perkara mencapai batas maksimal 60 hari kerja sebagaimana diatur dalam tata beracara BK.
“Kalau hitung-hitungan kami di BK, 60 hari kerja itu berakhir tepat di tanggal 18. Tadi kita rapat kembali dan sudah ada keputusan Badan Kehormatan,” kata Andi Adhar.
Meski keputusan telah ditetapkan, Andi Adhar belum bersedia mengungkapkan hasilnya kepada publik. Menurutnya, keputusan tersebut harus terlebih dahulu disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna DPRD Bone.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, keputusan BK paling lambat disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam waktu lima hari setelah sidang pengambilan keputusan.
Selanjutnya, pimpinan DPRD akan memerintahkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan rapat paripurna. Bamus juga memiliki batas waktu maksimal lima hari setelah menerima perintah tersebut untuk menjadwalkan paripurna.
“Rapatnya bersifat tertutup, hasilnya sudah ada, namun nanti akan dibacakan di paripurna,” jelasnya.
Andi Adhar menjelaskan, terdapat dua kemungkinan keputusan dalam perkara tersebut, yakni terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik atau terbukti melakukan pelanggaran etik.
Apabila tidak terbukti, nama baik terlapor harus dipulihkan melalui rehabilitasi yang diumumkan dalam forum rapat paripurna DPRD.
Sementara jika terbukti melanggar etik, terdapat empat opsi sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pemberhentian sebagai anggota DPRD.
Dalam proses pengambilan keputusan, BK tidak serta-merta menggunakan mekanisme voting. Setiap anggota terlebih dahulu diberikan kesempatan menyampaikan pendapat untuk mengupayakan musyawarah mufakat.
“Pertama tahapannya melalui musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa melalui musyawarah mufakat, tentu kita mengambil suara mayoritas,” ungkapnya.
Diketahui, BK DPRD Bone telah memeriksa sebanyak 14 saksi selama proses penanganan perkara. Sebanyak 11 saksi berasal dari pihak pelapor, Yuli Nofita Sari, sedangkan tiga saksi lainnya dihadirkan atas inisiatif BK untuk melengkapi keterangan dan bukti pendukung.
Selain keterangan saksi, salah satu bukti yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah dokumen pemeriksaan psikiater yang diajukan pihak Yuli.
Menurut Andi Adhar, Yuli sebelumnya mengaku mengalami gangguan psikologis setelah dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Bone tersebut.
Namun, berdasarkan dokumen yang diperlihatkan dalam persidangan BK, bukti yang tersedia hanya berupa registrasi pemeriksaan dan pembayaran obat. Tidak ditemukan keterangan dokter yang secara eksplisit menyatakan adanya gangguan psikologis.
“Yang jelas di situ adalah dia pernah memeriksakan diri ke psikiater. Ada hasil registrasi dan bukti pembayaran obat. Tapi kalau keterangan dokter yang membuktikan bahwa dia terganggu psikologinya, tidak sampai ke situ,” jelasnya.
Selain itu, persoalan rekaman CCTV juga sempat disinggung dalam pemeriksaan. Namun, rekaman tersebut tidak tersedia dalam pembahasan BK.
Sementara terkait jilbab yang turut dipersoalkan dalam kasus tersebut, Yuli menyampaikan bahwa barang itu berada di pihak kepolisian.
BK pun tidak mendalami lebih jauh persoalan tersebut karena dinilai berkaitan dengan proses hukum pidana.
“Kalau soal jilbab, Yuli bilang ada di polisi. Jadi biarlah itu untuk urusan pidana. Kita di BK fokus etik saja,” tegas Andi Adhar.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan BK berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan sehingga memiliki ruang lingkup berbeda dengan proses pembuktian dalam perkara pidana.
Andi Adhar berharap keputusan yang telah diambil dapat segera ditindaklanjuti melalui rapat paripurna agar persoalan tersebut tidak menghambat aktivitas kedewanan lainnya.
“Kami berharap cepat prosesnya karena jangan sampai mengganggu aktivitas-aktivitas kedewanan lainnya yang tentu akan merugikan masyarakat,” tutupnya. (*)
Tinggalkan Balasan