Anggaran Belum Jelas, Venue Belum Tuntas: Persiapan Porprov XVIII di Bone Jadi Sorotan, Kadispora Bone Khawatir Persiapan Cabor Terkendala

BONE – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan ke-XVIII yang dijadwalkan berlangsung pada 7–14 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pengurus cabang olahraga (cabor).

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memantapkan kesiapan Kabupaten Bone sebagai salah satu tuan rumah Porprov XVIII sekaligus memastikan persiapan atlet dari masing-masing cabang olahraga berjalan optimal menjelang pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Dalam pertemuan ini, KONI Kabupaten Bone menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan olahraga guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Porprov, baik dari sisi kesiapan atlet, sarana dan prasarana, maupun aspek teknis pelaksanaan pertandingan.

Sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan penyelenggaraan, KONI Bone juga menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan untuk membahas kesiapan pelayanan kesehatan selama berlangsungnya Porprov. Kehadiran unsur kesehatan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan layanan medis bagi atlet, ofisial, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga tersebut.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, H. A. Akbar, S.Pd., M.Pd., serta Ketua KONI Kabupaten Bone, Drs. Asiswa Karim, bersama jajaran pengurus KONI dan perwakilan pengurus cabang olahraga.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Bone, H. Andi Akbar, S.Pd., M.Pd., menyoroti sejumlah persoalan dalam persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII yang dijadwalkan berlangsung pada 7–14 November 2026. Persoalan tersebut meliputi belum adanya kepastian penetapan anggaran, kesiapan venue pertandingan, hingga dukungan bagi kontingen dan cabang olahraga (cabor).

Andi Akbar dihadapan para Ketua Cabang Olahraga mengungkapkan bahwa waktu persiapan semakin terbatas, sementara sejumlah pekerjaan di lapangan Stadion Lapatau Matannatikka belum rampung. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan pertandingan apabila tidak segera mendapat perhatian. “Anggaran sampai hari ini belum ada yang turun. Kita masih menunggu keputusan DPRD terkait penetapan anggaran untuk kegiatan Porprov,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama pihak terkait masih menunggu kepastian besaran anggaran yang akan dialokasikan. Menurutnya, situasi tersebut membuat panitia pelaksana dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) harus mencari langkah antisipasi agar persiapan tetap berjalan.

Andi Akbar menegaskan, pihaknya memilih menyampaikan kondisi yang ada secara terbuka kepada seluruh pengurus cabor agar memahami kendala yang sedang dihadapi. “Kami ini pelaksana di lapangan, bukan pengambil kebijakan. Karena itu, saya sampaikan apa adanya supaya teman-teman cabor juga memahami kondisi saat ini,” katanya.

Kesiapan Venue Atletik Jadi Perhatian

Selain persoalan anggaran, Andi Akbar juga menyoroti pengerjaan venue atletik yang dinilai belum menunjukkan progres sesuai dengan waktu yang tersedia. Ia menggambarkan, pekerjaan penaburan material pada salah satu bagian lintasan hanya mencapai sekitar 10 meter dalam satu malam, sementara panjang bagian yang harus diselesaikan mencapai sekitar 400 meter.

Jika pengerjaan berlangsung dengan kecepatan tersebut, penyelesaian venue dikhawatirkan membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan sisa waktu persiapan. “Kalau 10 meter satu hari, berarti 400 meter membutuhkan waktu sekitar 40 hari. Sementara waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pengurus cabor atletik turut mengambil peran aktif dalam menyiapkan fasilitas pertandingan yang bisa dikerjakan secara mandiri, khususnya untuk nomor lompat jauh, lompat jangkit, tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram.

Menurutnya, percepatan pengerjaan harus menjadi perhatian bersama agar pertandingan dapat berlangsung sesuai jadwal. “Pembukaan bisa saja dilaksanakan, tetapi kalau venuenya belum selesai, penggunaan fasilitas untuk pertandingan tentu menjadi persoalan,” tegasnya.

Venue Diupayakan Layak Digunakan

Andi Akbar juga mengakui bahwa kesiapan sejumlah venue masih menjadi tantangan. Ia menyebut, dalam kondisi saat ini, pembahasan lebih diarahkan pada aspek kelayakan penggunaan fasilitas daripada pemenuhan seluruh standar ideal pertandingan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi lapangan sepak bola. Ia menyampaikan bahwa rumput yang baru ditanam membutuhkan waktu sekitar enam bulan sebelum dinilai siap digunakan untuk pertandingan. Selain itu, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan, terutama untuk kegiatan pembukaan yang diperkirakan melibatkan banyak orang.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas yang belum siap dapat menimbulkan risiko kerusakan maupun persoalan pertanggungjawaban. “Kalau kita berbicara standar, tentu masih banyak yang harus dibenahi. Sekarang yang kita pikirkan adalah kelayakan, apakah venue tersebut layak digunakan atau tidak,” jelasnya.

OPD Diminta Bantu Persiapan Kontingen

Di tengah ketidakpastian anggaran, Andi Akbar menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bone telah menyampaikan rencana pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu persiapan masing-masing cabor yang akan berlaga. Melalui skema tersebut, setiap OPD diharapkan dapat mengambil tanggung jawab dalam mendukung kebutuhan cabang olahraga yang ditugaskan kepadanya.

Langkah ini diharapkan menjadi salah satu solusi agar kebutuhan pendukung kontingen tetap dapat diupayakan sembari menunggu kepastian anggaran.

Ia juga menyampaikan bahwa anggaran bonus atlet yang disebut mencapai Rp3 miliar serta pengadaan pakaian kontingen yang nilainya lebih dari Rp1 miliar menjadi bagian dari kebutuhan yang harus diperhatikan. Namun, ia menegaskan bahwa sejumlah pembayaran masih belum diselesaikan. “Kita berharap ada kepastian penetapan anggaran secepatnya. Kalau tidak selesai dalam minggu ini, kita khawatir kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, khususnya bagi cabor,” katanya.

Layanan Kesehatan dan Administrasi Jadi Catatan

Persoalan dukungan layanan kesehatan juga menjadi salah satu hal yang dibahas dalam persiapan Porprov XVIII. Andi Akbar menyampaikan bahwa hingga saat itu belum ada kepastian anggaran untuk sejumlah kebutuhan pendukung, termasuk fasilitas dan perlengkapan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Ia meminta agar koordinasi dengan Dinas Kesehatan segera dilakukan, terutama untuk mengidentifikasi cabang olahraga yang akan memulai pertandingan sebelum pembukaan resmi.

Beberapa cabang olahraga, termasuk sepak bola dan judo, disebut berpotensi melaksanakan pertandingan lebih awal sehingga membutuhkan kesiapan layanan pendukung sejak awal kegiatan.

Sementara itu, terkait kartu identitas peserta, kartu VIP, dan administrasi lainnya, ia menjelaskan bahwa proses tersebut menjadi kewenangan pihak provinsi, bukan lagi pemerintah kabupaten seperti yang biasa dilakukan sebelumnya.

Menunggu Kepastian Anggaran

Andi Akbar berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tersisa menjelang pelaksanaan Porprov XVIII. Menurutnya, keterbatasan waktu membuat kepastian penetapan anggaran menjadi sangat penting agar panitia, KONI, OPD, dan pengurus cabor dapat menyusun langkah kerja secara terarah.

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pihak pelaksana masih menunggu kepastian tersebut, sehingga belum dapat memastikan seluruh kebutuhan persiapan akan terpenuhi sesuai harapan. “Kami tidak ingin menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Yang jelas, sampai saat ini anggaran belum turun dan kita masih menunggu penetapan. Harapannya, semua bisa segera mendapat kepastian agar persiapan Porprov berjalan lebih baik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bone, Drs. Asiswa Karim, menyampaikan optimisme terhadap persiapan Kabupaten Bone menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan ke-XVII. Ia menegaskan bahwa kesiapan menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang efektif, koordinasi lintas sektor, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penyampaiannya, Asiswa mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dan tidak larut dalam kekhawatiran terkait keterbatasan anggaran maupun berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan Porprov.

Menurutnya, kegiatan olahraga berskala besar tidak dapat berjalan tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Karena itu, anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, khususnya untuk pembinaan atlet dan pelaksanaan training center (TC) atau pemusatan latihan.

Ia juga menyoroti masih adanya kebingungan di kalangan sejumlah pihak mengenai pelaksanaan TC dan penggunaan anggaran. Untuk itu, ia berharap persoalan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik agar tidak menghambat persiapan kontingen Bone. “Gunakan saja apa yang ada pada kita. Kita harus melihat kondisi keuangan saat ini, karena keterbatasan anggaran bukan hanya dialami Kabupaten Bone,” ujarnya.

Asiswa kemudian membandingkan kondisi anggaran Bone dengan sejumlah daerah lain. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk persiapan Porprov di Bone mencapai Rp2,6 miliar di APBD Pokok, meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa pos kebutuhan. Ia juga menyinggung adanya daerah yang memiliki anggaran jauh lebih kecil, termasuk anggaran perubahan yang terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut patut disyukuri sekaligus menjadi pengingat agar seluruh pihak lebih bijak dalam menyusun prioritas kebutuhan kontingen.

Selain pembinaan atlet dan pemusatan latihan, persoalan perlengkapan kontingen, termasuk pakaian defile, turut menjadi perhatian. Asiswa mengakui bahwa sejumlah kebutuhan belum sepenuhnya terealisasi karena persoalan pencairan anggaran.

Ia berharap proses administrasi dan pencairan dana dapat berjalan lebih efektif sehingga kebutuhan kontingen bisa dipenuhi tepat waktu. Ia juga menekankan pentingnya kepastian regulasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Asiswa menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, KONI, dan pihak terkait perlu terus diperkuat untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. “Jangan terlalu pusing dengan berbagai persoalan. Kita harus memahami kondisi yang ada dan memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan,” katanya.

Persiapan Teknis dan Koordinasi Lintas Sektor

Selain membahas anggaran, Asiswa juga mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan oleh panitia dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak merupakan langkah penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Porprov, termasuk pada cabang olahraga yang membutuhkan persiapan teknis khusus.

Ia menyebut sejumlah kebutuhan teknis telah dibahas dalam rapat persiapan, di antaranya penyediaan tenda, perahu karet, serta kapal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga di wilayah perairan.

Penentuan lokasi pelaksanaan juga masih menjadi bagian dari pembahasan. Faktor keselamatan atlet dan kondisi alam, khususnya gelombang laut, harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan titik kegiatan.

Menurut Asiswa, lokasi yang ideal tidak hanya harus memenuhi kebutuhan teknis pertandingan, tetapi juga mempertimbangkan keamanan serta aktivitas masyarakat dan pihak lain yang menggunakan kawasan tersebut. Ia menilai koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengelola transportasi laut, sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu aktivitas operasional yang sudah berjalan.

Dorong Partisipasi dan Pelayanan bagi Kontingen

Dalam kesempatan tersebut, Asiswa turut menyinggung pentingnya dukungan pihak swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan Porprov. Ia menjelaskan bahwa partisipasi berbagai pihak dapat menjadi bentuk dukungan tambahan bagi kegiatan olahraga daerah. Namun, keterlibatan tersebut perlu dipahami sesuai dengan kewenangan dan ketentuan masing-masing pihak.

Terkait akses masuk ke lokasi kegiatan yang melibatkan operasional ASDP untuk Cabor Dayung di Pelabuhan Laut Bajoe, ia berharap ada koordinasi untuk mempertimbangkan kemudahan bagi anggota kontingen yang memiliki kartu identitas resmi atau ID card.

Menurutnya, kemudahan akses bagi atlet dan ofisial perlu menjadi perhatian agar tidak menambah beban kontingen. Di sisi lain, kepentingan operasional perusahaan serta hak masyarakat untuk menyaksikan pertandingan juga harus diperhitungkan.

Asiswa berharap seluruh pihak dapat mencari solusi yang seimbang melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Ia menegaskan, keberhasilan Kabupaten Bone dalam menghadapi Porprov XVII tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam bekerja sama, menentukan prioritas, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ia optimistis persiapan kontingen Bone dapat terus berjalan dan memberikan hasil terbaik pada ajang olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. (*)