Jakarta — Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bone, Hj. Maya Damayanti A. Akmal, menghadiri undangan Silaturahim Nasional (SILATNAS) Kepemimpinan Daerah Se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kegiatan ini berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, mulai Ahad hingga Rabu, 27-30 April 2025.
Silaturahim Nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua BPKD DPP PKS, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang juga dikenal sebagai Gubernur NTB periode 2018–2023. Dalam sambutannya, Bang Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, menegaskan pentingnya BPKD sebagai wadah untuk membangun sinergi antar kepala daerah.
“BPKD akan memfasilitasi untuk berbagi pengalaman antar kepala daerah, membangun sinergi antara satu daerah dengan daerah yang lain,” ujar Bang Zul.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran pemimpin daerah dalam berbagai forum berskala nasional maupun internasional. “Kalau dia ingin menjadi kepala daerah, maka dia harus menghadiri acara berskala nasional, kalau ingin menjadi pemimpin nasional, dia harus sering hadir di acara berskala internasional,” tambahnya.
Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan sambutan Ketua BPKD, dilanjutkan ramah tamah keluarga BPKD, serta gala dinner bersama Indra, S.H., M.H., Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan.
SILATNAS Kepemimpinan Daerah Se-Indonesia tahun ini mengusung tema “Melalui Kolaborasi dan Sinergi Menyongsong Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini diikuti oleh para kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Diharapkan, melalui forum ini, para pejabat publik kader PKS dapat semakin memperkuat perannya sebagai perekat kebangsaan, mampu membangun sinergi, dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan daerah masing-masing untuk bersama-sama menyongsong Indonesia Emas 2045.
Silaturahim Nasional ini juga bertujuan untuk memantapkan tugas dan fungsi kepemimpinan kader PKS di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan para pimpinan daerah. (*)
Tinggalkan Balasan