BONE – Pemerintah Kabupaten Bone berharap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat diperluas ke seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Bone. Program ini dinilai menjadi peluang strategis untuk mendorong nelayan tradisional naik kelas melalui pengelolaan perikanan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026 di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Bupati Bone hadir bersama Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. Turut mendampingi Pj. Sekretaris Daerah Bone Edy Saputra Syam, anggota DPRD Bone H. Muslimin, sejumlah kepala OPD, Ketua TP PKK Bone Hj. Maryam Andi Asman, serta Wakil Ketua TP PKK Bone Hj. Maya Damayanti A. Akmal.
Hadir pula Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP RI Fernando Jongguran Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi., Kepala Balai KKP Makassar Arafah Taslim, serta jajaran kepala balai lingkup KKP se-Sulawesi Selatan dan unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Asman menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas hadirnya program KNMP di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Angkue.
Menurutnya, program tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Bone yang memiliki 11 kecamatan di wilayah pesisir dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
“Kita di Kabupaten Bone memiliki 11 kecamatan daerah pesisir. KNMP ini menjadi pilot project dan kami berharap seluruh kecamatan pesisir nantinya bisa mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan KNMP Angkue tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan infrastruktur, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap pola usaha dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan harapan Presiden Republik Indonesia agar nelayan lokal dapat naik kelas melalui peningkatan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta penerapan sistem pengelolaan perikanan yang lebih modern.
“Harapan Bapak Presiden bagaimana membantu nelayan lokal kita agar bisa naik kelas. Kalau sebelumnya pengelolaan masih tradisional, sekarang kita dorong menjadi lebih modern. Apalagi anggarannya tidak sedikit, bisa mencapai Rp23 miliar,” ungkapnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Bupati berharap seluruh sarana dan prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang aktivitas nelayan, meningkatkan produktivitas, serta memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan.
Ia juga mendorong pengembangan sektor perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, aktivitas nelayan tidak hanya terbatas pada penangkapan ikan, tetapi juga ditunjang fasilitas pendaratan, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga pemasaran hasil perikanan.
Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil tangkapan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan pesisir.
Bupati Andi Asman turut mengajak masyarakat, kelompok nelayan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga serta memelihara fasilitas KNMP agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Kita jaga bersama, kita kembangkan bersama. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah dibangun harus dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP RI, Fernando Jongguran Simanjuntak, menjelaskan bahwa Bulan Bakti KKP 2026 dilaksanakan secara serentak di 27 lokasi sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kita melaksanakan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengikuti 27 lokasi secara serentak,” kata Fernando.
Ia menjelaskan, KKP terus mendorong penerapan konsep ekonomi biru sebagai arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Konsep tersebut diwujudkan melalui pengembangan budidaya perikanan, peningkatan aktivitas penangkapan ikan, serta perlindungan ekosistem laut agar sumber daya kelautan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri dirancang untuk menciptakan kawasan pesisir yang lebih tertata dengan dukungan sarana dan prasarana perikanan yang memadai.
Sejumlah fasilitas yang disiapkan dalam kawasan KNMP antara lain dermaga dan tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, balai nelayan, pabrik es, serta cold storage atau tempat penyimpanan dingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Selain itu, tersedia pula bengkel kapal dan kios perbekalan untuk memenuhi kebutuhan operasional nelayan.
Kehadiran berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran.
Bagi Kabupaten Bone, kehadiran KNMP di Desa Angkue diharapkan menjadi langkah awal pemerataan pembangunan kawasan perikanan terpadu di 11 kecamatan pesisir.
Pemerintah Kabupaten Bone pun berharap sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus diperkuat agar potensi kelautan dan perikanan daerah dapat dikelola secara optimal, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. (*)
Tinggalkan Balasan