Makassar — Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan kembali mengantarkan Kabupaten Bone menjadi perhatian dalam agenda penting pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan.
Pada Selasa, 2 Juni 2026, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, mulai pukul 13.00 WITA hingga selesai.
Agenda ini bukan sekadar seremoni penyerahan dokumen hasil audit. Di baliknya, terdapat pesan kuat tentang pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. LHP yang diterbitkan BPK menjadi cerminan kualitas tata kelola anggaran publik sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyerahan LHP juga menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK.
Menariknya, dalam kegiatan yang dihadiri para kepala daerah, Ketua DPRD kabupaten/kota, serta unsur pemerintah provinsi itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman mendapat kehormatan untuk mewakili seluruh kepala daerah yang hadir dalam menyampaikan sambutan.
Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan kepada Bupati Bone menjadi simbol bahwa upaya menjaga akuntabilitas keuangan daerah mendapat perhatian dan pengakuan.
Bagi Kabupaten Bone, kesempatan tersebut memiliki makna tersendiri. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan terbuka, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
“Bone akan selalu berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, Senin (1/6/2026).
Pernyataan itu mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk terus memperkuat budaya akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Dengan pengelolaan keuangan yang sehat, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui penyerahan LHP tahun ini, BPK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, semangat transparansi dan akuntabilitas yang terus dijaga menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan publik. Dan pada momentum serah terima LHP BPK Sulsel tahun 2026, Kabupaten Bone kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu daerah yang berkomitmen menjaga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (*)
Tinggalkan Balasan