BONE– Di tengah upaya memperkuat pelayanan kesehatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bone terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait masa depan tenaga kesehatan honorer yang selama ini menjadi tulang punggung layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan.
Langkah tersebut terlihat saat Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin melakukan audiensi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Bone didampingi Asisten III Setda Bone H. A. Saharuddin serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone H. A. Mattotorang. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Laode Musafin bersama Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan ASN Bidang Kesehatan, Dimas Kuncoro Saputro.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog penting untuk membahas status tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Bone yang hingga kini belum seluruhnya terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat, Wakil Bupati Bone menyampaikan kondisi riil di lapangan. Banyak tenaga kesehatan honorer di daerah yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, namun masih menunggu kepastian status kepegawaian.
Menurutnya, keberadaan para tenaga kesehatan tersebut sangat vital, terutama dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di puskesmas, rumah sakit, hingga layanan kesehatan di wilayah pelosok Kabupaten Bone.
Pemerintah Kabupaten Bone pun berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Kepastian status melalui skema PPPK dinilai tidak hanya memberikan penghargaan atas pengabdian tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan serta profesionalitas tenaga kesehatan di daerah.
Selain membahas status tenaga honorer, audiensi ini juga menjadi momentum konsultasi teknis mengenai perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di daerah. Hal ini penting agar kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Kementerian Kesehatan dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan solusi terbaik bagi tenaga honorer kesehatan dapat segera terwujud. Di sisi lain, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. (*)
Tinggalkan Balasan