BONE–Hamparan persawahan Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, menjadi saksi dialog penuh keakraban antara Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., dan sejumlah warga yang lahannya terdampak proyek pelebaran Bandara Arung Palakka Bone, Jumat (28/11/2025). Dalam udara panas yang mulai menyengat menjelang siang, pertemuan itu berlangsung hangat dan terbuka di tengah areal persawahan yang menjadi sumber hidup sebagian besar masyarakat setempat.
Kehadiran Wakil Bupati didampingi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bertujuan untuk meninjau langsung lokasi pelebaran runway sekaligus mendengar keluhan warga pasca Konsultasi Publik Pengadaan Tanah seluas 21,8 hektare yang digelar sehari sebelumnya, Kamis (27/11/2025).
Dalam dialog bersama warga, Andi Akmal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan kepastian bagi masyarakat yang terimbas pembangunan bandara proyek berskala nasional yang kini memasuki tahap penting.
“Kami ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Peninjauan ini adalah langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat dan terbaik bagi bapak dan ibu sekalian,” ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi situasi tanpa kejelasan.
“Saya pribadi, Pak Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab Bone tidak akan tinggal diam. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan kejelasan yang adil.”
Pernyataan itu disambut anggukan warga yang tampak berharap besar pada kehadiran pemerintah daerah untuk menjembatani kebutuhan mereka.
Kepala Desa Mappalo Ulaweng, Risman, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Wakil Bupati di tengah warga.
“Pak Wakil Bupati datang untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak. Tentunya beliau tidak akan membiarkan masyarakat di sekitar bandara dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Namun, Risman juga tidak menutup suara kritis dari masyarakat. Ia menyoroti minimnya komunikasi dari pihak otoritas bandara terkait rencana pembangunan runway yang baru.
“Yang seharusnya berdialog dengan masyarakat adalah pihak Bandara Arung Palakka. Sampai hari ini mereka tidak pernah turun menjelaskan rencana pembangunan runway. Bahkan diam-diam merekrut tenaga kerja dari luar tanpa melibatkan masyarakat lokal.”
Pernyataan ini mencerminkan keresahan yang menguat di tengah masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses yang menyangkut masa depan mereka.
Mayoritas warga terdampak terang-terangan menyatakan keberatan terhadap rencana pelebaran bandara. Lahan persawahan yang akan digunakan dalam proyek tersebut selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai mekanisme pengadaan tanah maupun relokasi bagi petani yang kehilangan lahan garapannya.
Bagi warga, keberadaan bandara tentu membawa harapan pembangunan. Namun tanpa kejelasan dan komunikasi yang baik, proyek itu justru dianggap mengancam mata pencaharian.
Kunjungan lapangan yang dilakukan Wakil Bupati menjadi langkah penting untuk meredam keresahan warga. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak otoritas bandara, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak warga.
Di tengah hamparan sawah yang menghijau, dialog tersebut mencerminkan bahwa pembangunan besar harus menyertakan suara dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tugas memastikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan berjalan beriringan. (*)
Tinggalkan Balasan