BONE–Upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat fondasi hukum daerah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan.
Senin (6/10/2025), menjadi momentum penting ketika Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, S.Sos., S.H., M.H., di Aula Pancasila Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Penandatanganan ini bukan sekadar seremoni formal, tetapi merupakan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola hukum daerah, mulai dari penyusunan produk hukum yang berkualitas hingga peningkatan layanan hukum bagi masyarakat Bone.
“Ini adalah energi baru bagi Pemkab Bone. Melalui sinergi ini, kita pastikan setiap regulasi yang lahir berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Tujuan kita satu: hukum harus hadir dan dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat,”
— Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, Wakil Bupati Bone.
Pernyataan Wabup Akmal tersebut menggambarkan semangat kolaboratif yang sedang dibangun. Sinergi antara Pemkab Bone dan Kemenkumham Sulsel diharapkan menjadi tonggak penting akselerasi pembangunan hukum di daerah, sekaligus memastikan seluruh produk peraturan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan harmonis dengan regulasi nasional.
Suasana di Aula Pancasila pagi itu juga diwarnai momen haru sekaligus membanggakan. Kepala Desa Cakkebone menerima piagam penghargaan khusus dari Kemenkumham Sulsel atas keberhasilannya menjadi desa pionir dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) — sebuah terobosan yang membuka akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.
Langkah Desa Cakkebone ini menjadi simbol tumbuhnya kesadaran hukum dari desa, sejalan dengan semangat Kemenkumham untuk memperluas layanan hukum berbasis masyarakat. Program seperti ini diharapkan menular ke desa-desa lain di Bone, memperkuat budaya taat hukum dari bawah.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan juga dirangkaikan dengan Pembukaan Diklat Paralegal dan Penyerahan Sertifikat Peacemaker Training. Agenda ini mempertegas komitmen Kemenkumham Sulsel dalam mencetak kader hukum yang aktif, humanis, dan peduli terhadap persoalan keadilan sosial di masyarakat.
Dengan langkah-langkah nyata seperti ini, Pemkab Bone dan Kemenkumham Sulsel sedang membangun ekosistem hukum yang inklusif dan berkeadilan — bukan hanya untuk memperkuat regulasi, tetapi juga menghadirkan hukum yang hidup dan menyentuh hati masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan