JAKARTA– Ribuan pemangku kebijakan dari seluruh penjuru negeri mulai memadati Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin, 2 Februari 2026, menjadi momentum penting saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, sebuah forum besar yang mempertemukan pusat dan daerah dalam satu visi: mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak pukul 07.30 WIB hingga selesai, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan nasional benar-benar berakar hingga ke daerah.
Rakornas dihadiri oleh jajaran pimpinan nasional dan daerah dari seluruh Indonesia. Para gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Pangdam, Kapolda, Kajati, Kabinda, Danrem, serta pimpinan instansi vertikal lainnya tampak hadir, mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam membangun bangsa.
Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kehadiran jajaran Forkopimda menjadi simbol kesiapan daerah dalam menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat. Turut mengikuti Rakornas tersebut Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, S.H., Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bone Mulyadi, S.H., M.H.
Bagi Bupati Bone, Rakornas ini bukan sekadar agenda seremonial nasional. Ia menegaskan bahwa forum tersebut merupakan ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakornas ini sangat penting sebagai wadah untuk menyatukan visi dan gerak. Sinergi yang solid antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok,” ujar H. Andi Asman Sulaiman.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendukung penuh dan mengimplementasikan seluruh program prioritas Presiden secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan agenda nasional sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah.
Secara yuridis, Rakornas ini digelar berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih dari sekadar rapat koordinasi, Rakornas 2026 menjadi gambaran ikhtiar kolektif bangsa. Dari ruang-ruang diskusi di Sentul, harapan itu mengalir ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Bone, untuk diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, langkah menuju visi besar Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, melainkan perjalanan bersama yang terus dipercepat. (*)
Tinggalkan Balasan