BONE–Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperluas akses pendidikan bagi warga yang paling membutuhkan terus mendapatkan penguatan. Hal ini tampak jelas melalui kehadiran Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Konstruksi Sekolah Rakyat Tahun 2025 serta koordinasi usulan pembangunan untuk tahun 2026.

Rakor yang berlangsung di Hotel Gammara, Makassar, Selasa, 11 November 2025 tersebut digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, menghadirkan unsur kementerian, pemerintah daerah, dan tim teknis pelaksana. Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mematangkan kesiapan teknis dan administrasi di daerah.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial RI yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, menyasar anak-anak dan warga yang belum terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Program ini menjadi jembatan harapan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah pedesaan, terpencil, dan komunitas rentan.

Tidak sekadar membangun gedung, Sekolah Rakyat hadir dengan roh keberpihakan: membawa kesempatan belajar hingga ke pintu rumah warga yang selama ini berada di pinggiran akses pendidikan.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus bergerak dengan kesungguhan kolaboratif.

“Kita ingin program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, PMD, aparat kecamatan dan desa, hingga pihak sekolah sangat diperlukan agar Sekolah Rakyat berjalan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal apalagi hanya karena jarak dan keterbatasan ekonomi.

Wakil Bupati juga memberikan apresiasi kepada Bupati Bone yang sebelumnya telah meresmikan Sekolah Rakyat pertama di Kabupaten Bone. Ia menyebut peresmian tersebut sebagai pijakan awal dan contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan inklusif.

“Pak Bupati sudah meletakkan fondasi penting. Tugas kita sekarang memastikan keberlanjutan dan perluasan program ini agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya fokus pada 2025, Pemerintah Kabupaten Bone juga menyiapkan usulan program tambahan untuk tahun 2026 sebagai bentuk keberlanjutan perencanaan.

Dengan penuh keyakinan, Wakil Bupati menutup penyampaiannya:

“Harapan kami sederhana: tidak ada lagi anak-anak Bone yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi atau jarak. Sekolah Rakyat harus menjadi rumah belajar yang membuka peluang dan harapan baru bagi masa depan mereka.”

Komitmen tersebut bukan hanya soal pendidikan, tetapi tentang merawat masa depan Bone: bahwa setiap anak, dari kota hingga pegunungan yang jauh, berhak mendapat cahaya yang sama. (*)