JAKARTA — Persoalan kampung nelayan menjadi salah satu titik perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono sejak awal memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Saat pertama menjabat, Menteri Trenggono turun langsung melihat kondisi kampung-kampung nelayan. Dari kunjungan tersebut, ia menemukan berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan, mulai dari kondisi lingkungan hingga lokasi pendaratan ikan yang belum sepenuhnya aman dan nyaman bagi masyarakat.
Keresahan terhadap kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai upaya perbaikan. Salah satunya melalui program Kampung Nelayan Maju yang berkembang menjadi Kampung Nelayan Modern. Program tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
*KNMP Jadi Program Prioritas Nasional*
KNMP kini menjadi salah satu dari enam Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan periode 2025–2029.
Selain KNMP, lima program prioritas lainnya yakni tambak nila salin, budi daya ikan darat tematik, kapal ikan modern, tambak udang terintegrasi, serta sentra industri garam nasional.
Keenam program tersebut diarahkan bukan sekadar untuk mengejar capaian pembangunan, tetapi harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat kelautan dan perikanan.
Dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Pengendalian dan Pengawasan Intern serta Integritas PKPN, Menteri KP menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada terlaksananya sebuah program.
Lebih jauh, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
*Integritas Jadi Kunci, Bukan Sekadar Slogan*
Pesan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan dan integritas di lingkungan KKP.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan tugas sesuai aturan, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Sebab, integritas tidak cukup hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam dokumen atau slogan organisasi. Integritas harus tercermin dalam setiap keputusan dan pekerjaan sehari-hari.
Program yang baik akan kehilangan makna apabila pelaksanaannya tidak dibarengi tata kelola yang benar.
Karena itu, pengawasan internal, kepatuhan terhadap aturan, dan penggunaan anggaran yang tepat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
*SDM Kompeten untuk Program yang Berdampak*
Cara kerja yang benar juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) terus memperkuat pendidikan, pelatihan, penyuluhan, standardisasi, dan sertifikasi.
Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan SDM kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan.
Sebab, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan anggaran, tetapi juga manusia yang mampu mengelola, mengembangkan, dan memastikan program berjalan secara tepat.
Pada akhirnya, KNMP dan berbagai program prioritas KKP diharapkan tidak berhenti pada seremoni maupun sekadar pencapaian administratif.
Program harus hadir dari kebutuhan masyarakat, dikerjakan dengan integritas, dikawal dengan pengawasan, dan ditopang SDM yang kompeten.
Dari kampung nelayan, perubahan itu harus benar-benar terasa. Bukan hanya terlihat dalam laporan, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. (*)
#SobatBahari #KNMP #KKPGOID #SaktiWahyuTrenggono #SDMKP #SDMUnggul
Tinggalkan Balasan