BONE– Di tengah upaya pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengambil langkah tegas. Ia tidak ingin program bantuan berjalan sekadar administratif—melainkan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Rabu, (22/4/2026), instruksi itu disampaikan jelas: seluruh jajaran pemerintah kecamatan diminta turun langsung melakukan monitoring distribusi program MBG di wilayah masing-masing. Bagi Bupati, pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan kunci menjaga kepercayaan publik.
“Pemantauan ini penting untuk memastikan distribusi MBG benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Nada kebijakan ini mencerminkan satu hal—pemerintah daerah tak ingin kecolongan. Dalam banyak program bantuan, persoalan klasik seperti salah sasaran hingga kurangnya pengawasan kerap menjadi celah. Karena itu, evaluasi berkala juga ditekankan sebagai bagian dari sistem kontrol berkelanjutan.
Di tingkat kecamatan, instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti. Di Kecamatan Palakka, langkah konkret terlihat melalui rapat monitoring dan evaluasi yang digelar di SPPG Tirong. Camat Palakka, Aswan Hijrah, memimpin langsung forum tersebut.
Rapat itu bukan sekadar pertemuan rutin. Hadirnya unsur forkopimcam dan lintas sektor—mulai dari kepala puskesmas, K3S, BPP hingga BKKBN—menjadi gambaran kuat bahwa pengawasan program ini dilakukan secara kolektif.
“Ini bentuk sinergi dalam pengawasan program. Dengan keterlibatan semua pihak, koordinasi bisa lebih kuat dan pelaksanaan program MBG di tingkat kecamatan dapat berjalan optimal,” ujar Aswan.
Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci. Di lapangan, kompleksitas persoalan sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Butuh keterpaduan, komunikasi intens, dan komitmen bersama agar setiap bantuan benar-benar tepat guna.
Lebih dari sekadar distribusi bantuan, monitoring MBG ini mencerminkan wajah birokrasi yang ingin bergerak lebih responsif dan terbuka. Pemerintah Kabupaten Bone tampak berusaha memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan negara tidak berhenti di atas kertas, melainkan hadir nyata di tengah masyarakat.
Dengan pengawasan berlapis dari kabupaten hingga kecamatan, harapannya sederhana namun penting: tidak ada lagi bantuan yang salah alamat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. (*)
Tinggalkan Balasan